Bahlil Isyaratkan Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober Batal

"Sampai sekarang kita masih bahas agar betul-betul mencerminkan keadilan," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan rencana pembatasan pembelian Pertalite mulai 1 Oktober batal

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal rencana pemerintah melakukan pembatasan pembelian bahkan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Bahlil mengisyaratkan rencana tersebut batal diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum. Feeling saya belum," ujanya.

Saat memberikan keterangan di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 20 September 2024, Bahlil menerangkan Peraturan Menteri (Permen) terkait pembatasan BBM Subsidi sampai saat ini masih dalam pembahasan. Diharapkan nantinya jika sudah ditetapkan, pembatasan akan menjadikan subsidi BBM bisa mencerminkan rasa keadilan.

Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan subsidi BBM harus tepat sasaran, yakni diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima.

"Untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," tegasnya.

Bahlil menyebut formulasi aturan pembatasan BBM subsidi harus sampai di tingkat petani hingga nelayan. Aturan-aturan semacam itulah yang saat ini masih dibahas secara matang. Bahlil pun berjanji akan memberikan informasi terkait perkembangan rencana pembatasan pembelian Pertalite.

"Yang Insya Allah ya, nanti kalau sudah selesai saya kabari," ucap mantan Menteri Investasi ini.

Seperti diketahui, pemerintah bakal melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Oktober 2024. Saat ini aturan tersebut tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Terutama soal kendaraan apa saja yang dilarang menggunakan Pertalite.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati memastikan pembatasan Pertalite tidak berlaku untuk transportasi umum, ojek dan taksi online, transportasi laut, kereta api.

Sementara itu Pertamina Patra Niaga semakin gencar melakukan sosialisasi program Subsidi Tepat dan mendorong penggunaan Quick Response Code atau QR Code bagi masyarakat yang akan membeli Pertalite.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan resminya, Selasa 3 Agustus 2024 mengatakan penggunaan QR Code hanya berlaku untuk kendaraan roda empat.

"Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan Subsidi Tepat dan dukungan pada kebijakan Pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM Subsidi ke depannya. Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100 persen pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat Oktober-November 2024," ujar Heppy.

Jurnalis GBN

Tentang GBN.top

Kontak Kami

  • Alamat: Jl Penjernihan I No 50, Jakarta Pusat 10210
  • Telepon: +62 21 2527839
  • Email: redaksi.gbn@gmail.com