Pemerintah Brunei Darussalam membantah kabar bakal membangun jalur kereta api cepet menuju ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi Negara Brunei dalam pernyataan resminya menyatakan tidak pernah menawarkan proyek pembangunan kereta cepat yang disebut-sebut bernilai Rp1.115 triliun itu.
"Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin membuat kenyataan bahawa Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak pernah menawarkan atau pun melantik sebarang syarikat tempatan mahu pun dari luar negeri untuk mengendalikan projek berkenaan," demikian ditulis kementerian di website resminya yang dikutip Kamis 4 April 2024.
Pemerintah Brunei menegaskan sampai dengan saat ini belum ada pembicaraan resmi dengan negara manapun terkait rencana itu soal proyek kereta cepat yang dikabarkan bakal melintasi tiga negara, yakni Brunei, Malaysia dan Indonesia.
Kerajaan kaya raya yang dipimpin Sultan Hassanal Bolkiah itu pun meminta kepada semua pihak berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan terkait proyek tersebut.
"Di kesempatan ini, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi juga ingin menyarankan akan pentingnya untuk berhati-hati di dalam membuat kesimpulan, perlu mengkaji dan mengesahkan setiap maklumat yang diterima. Ini penting bagi mengelak salah faham dan mengekalkan kestabilan dan keharmonian masyarakat dan negara."
Sebelumnya tersiar kabar perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama berencana membangun kereta cepat yang melintasi tiga negara. Jalur kereta cepat tersebut nantinya bakal berujung di IKN Nusantara. Megaproyek tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar 70 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp1.115 triliun.
Pada tahap pertama, proyek yang bernama Trans Borneo itu akan menghubungkan Kota Pontianak di Kalimantan Barat, Kota Kuching dan Kinabalu di Malaysia hingga distrik Tutong di Brunei.
Selanjutnya pada tahap kedua akan menghubungkan daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan. Rencananya, bakal ada 4 terminal dengan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini.
Kereta cepat yang menghubungkan tiga negara ini direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 kilometer (km) per jam.
Saat berbicara di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Rabu 3 April 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya rencana proyek kereta cepat Trans Borneo.
Jokowi bahkan menyebut hal sudah lama direncanakan. Namun Presiden RI yang bakal mengakhiri kekuasaannya pada Oktober 2024 ini menyebut sampai saat ini belum ada komunikasi terkait rencana pembangunan proyek kereta cepat Trans Borneo.
"Belum (ada komunikasi). Tetapi saya tahu itu sudah ada. Itu perencanaan lama," kata Jokowi.
