Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai rencana hak angket terkesan maju mundur. Padahal penggunaan hak angket oleh anggota DPR diharapkan bisa mengusut dugaan adanya kecurangan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Zuhro mengatakan kondisi tersebut terjadi karena sejumlah partai dalam posisi tersandera. Partai yang dimaksudnya adalah PDIP, PPP, PKB dan Partai NasDem. Keempat partai tersebut diketahui saat ini masih berada di pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Saat berbicara melalui pesan singkat yang dikutip pada Selasa 12 Maret 2024, Zuhro menyebut keempat partai itu harus berpikir ulang sebelum benar-benar menggulirkan hak angket.
"Partai-partai ini kesannya tersandera ya agar tetap loyal kepada Presiden Jokowi," ujar Zuhro.
Peraih gelar Doktor dari Curtin University, Perth, Australia ini menambahkan beberapa kader partai-partai tersebut saat ini juga masih berada di kabinet. Sehingga dianggap tidak patut jika mengusulkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Jadi siapapun apapun partainya yang mengusung hak angket harus clear dulu posisinya yaitu tidak mendukung pemerintahan," kata Zuhro.
Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember ini berpandangan tidak ada yang absolut dalam politik. Para tokoh politik dan partai politik hanya akan mengedepankan kepentingannya, bukan mengambil sikap tegas untuk berada di luar pemerintahan.
"Dalam politik tak ada yang absolut. Bagi politisi, politik itu adalah mengelola kemungkinan dengan berbagai opsi-opsi. Jadi rujukannya lebih ke kepentingan," ujar Zuhro.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya siap menggulirkan hak angket. Hal serupa juga dengan PPP yang sudah berkomitmen menggunakan hak angket untuk mengungkap kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024.
“PPP sudah menyatakan sikap resmi bersama Pak Ganjar-Mahfud dan para ketua umum partai. Mungkin, yang menyatakan, tidak ikut rapat,” ujar Hasto.
Saat berbicara kepada awak media di Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Maret 2024 Hasto menerangkan wacana penggunaan hak angket memang membutuhkan proses tidak sebentar. Dibutuhkan berbagai tahapan dan rencana yang matang.
Namun Hasto menekankan hak angket sangat dibutuhkan guna menjaga prinsip demokrasi.
“Tapi (pembuatan) hak angket dibutuhkan suatu tahapan-tahapan. Kemudian merancang sebaik-baiknya. Pada saat bersamaan itu, kita bangun kesadaran. Bahwa yang ingin kita benahi adalah rusaknya nilai-nilai demokrasi,” imbuh Hasto.
