Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan 85 juta pekerja di Indonesia berpotensi menjadi pengangguran. Hal ini akibat badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mungkin terjadi pada 2025.
Peringatan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Hotel Alila, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Kamis 19 September 2024.
Jokowi mengatakan kondisi tersebut berlawanan dengan semangat pemerintah menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya guna menyambut bonus demografi 2030. Jokowi menyebut, perlambatan ekonomi global menjadi penyebab utama badai PHK yang melanda tanah air.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menerangkan pada 2023 ekonomi global tumbuh sebesar 2,7 persen. Namun pada 2024 turun menjadi 2,6 persen.
"Tahun depan dari world bank diperkirakan naik sedikit 2,7. Tapi masih jauh dari yang diharapkan oleh semua negara. Kita bisa tumbuh di 5,1 ini menjadi hal yang patut kita syukuri, karena ekonomi global hanya tumbuh 2,6 2,7," katanya.
Jokowi mengungkapkan akibat perlambatan ekonomi global bank sentral di setiap negara memperketat kebijakan moneternya. Hal ini dilakukan untuk menekan angka inflasi. Tantangan yang dihadapi dunia saat ini tidak mudah. Tidak hanya Indonesia, negara maju seperti Inggris pun masuk dalam jurang resesi.
"Artinya apa kalau kebijakan moneter direm, artinya industri pasti akan turun produksinya, otomatis. Perdagangan global juga akan turun apostasy. Kita tahu 96 negara sudah menjadi pasiennya IMF, ini sebuah angka yang menurut saya sangat mengerikan. Oleh sebab itu, kita harus fokus dalam bekerja mengelola ekonomi kita," ucapnya.
Faktor kedua yang menyebabkan perlambatan ekonomi global adalah otomasi di berbagai sektor kerja yang semakin meningkat, seperti munculnya Artificial Intelligence (AI) atau otomasi analitik. Setiap harinya, dunia teknologi terus memunculkan hal-hal yang baru, yang bisa menggerus lapangan pekerjaan.
"Semua sekarang ini masuk ke sana semuanya, ke otomasi semuanya. Awal kita hanya otomasi mekanik, kemudian muncul AI, muncul otomasi analitik. Setiap hari muncul hal-hal yang baru, dan kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta, sebuah jumlah yang tidak kecil," imbuhnya.
Jokowi menambahkan pemerintah dituntut untuk membuka lapangan kerja pada 2025. Tapi yang terjadi justru 85 juta pekerja kehilangan pekerjaan akibat otomasi di berbagai sektor.
"Kita dituntut membuka lapangan kerja, justru di tahun 2025 ada 85 juta pekerjaan akan hilang, karena ada peningkatan otomasi di berbagai sektor," jelasnya.
Faktor ketiga menurut bapak kandung Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini adalah gig ekonomi. Banyak perusahaan yang lebih memilih pekerja freelance, untuk mengurangi risiko.
Gig ekonomi atau ekonomi serabutan adalah sistem ekonomi ketika sekelompok orang melakukan pekerjaan lepas dan pekerjaan sampingan.
"Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Perusahaan akan memilih pekerja independen, yang freelance, dan kontrak jangka pendek untuk mengurangi resiko ketidakpastian global yang terjadi. Kita lihat trennya sedang menuju ke sana," kata Jokowi.
Meski demikian mantan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah ini pun meminta masyarakat tidak terlalu larut dengan situasi global. Jangan sampai terbawa skenario ekonomi global dan hendaknya selalu melihat angka-angka dan mengkalkulasi dengan perhitungan yang cermat.
