Pemerintah dikabarkan bakal menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen. Kabar tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesian Luhut Binsar Pandjaitan.
Saat berbicara di Jakarta, Rabu 27 November 2024, Luhut mengatakan kenaikan PPN yang semula diberlakukan mulai 1 Januari 2025 sampai saat ini masih menunggu kebijakan stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah.
"Hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah," katanya.
Luhut mengungkapkan penerapan PPN 12 persen harus disertai dengan stimulus. Terutama bagi masyarakat kelas menengah dan yang ekonominya sulit. Luhut memperkirakan penghitungan stimulus selesai tiga bulan ke depan.
"PPN 12 persen itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungan (untuk kelas menengah)," ucap Luhut.
Mantan Menko Investasi dan Kemaritiman (Menko Marves) ini menerangkan nantinya stimulus yang diberikan akan berbentuk bantuan tarif listrik. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan bantuan tersebut.
"Tapi diberikan itu ke listrik. Karena kalau diberikan nanti ke rakyat takut dijudikan lagi nanti. (Bantuan langsung tunai) ke listrik, kira-kira begitu. Saya kira nanti akan difinalkan, tapi rancangannya, usulannya begitu," terangnya.
Luhut menerangkan saat ini pihaknya tengah melakukan perhitungan masyarakat dengan daya listrik berapa yang akan mendapat bantuan. Bisa jadi 1.300 hingga 1.200 atau di bawahnya.
"Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya untuk orang-orang yang mungkin udah nggak bayar 2-3 bulan, lagi dihitung lah ya," tambahnya.
Mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini memastikan pemerintah mempunyai anggaran yang cukup untuk menyalurkan bantuan terkait kenaikan PPN. Luhut menyebut pemerintah siap mengucurkan ratusan triliun yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Anggarannya, banyak duitnya kok. Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok. Saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa. Nggak ada isu itu, hanya sekarang inginnya Presiden itu lebih efisien, lebih efektif, targeted, apa yang diberikan itu," pungkasnya.
