Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kisruh yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Jokowi berharap agar dualisme kepemimpinan diselesaikan secara internal. Pasalnya Kadin adalah organisasi pengusaha bukan organisasi politik.
Saat berbicara di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa 17 September 2024, Jokowi meminta dirinya tidak didorong-dorong untuk ikut campur dalam konflik di Kadin.
"Ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya didorong ke saya," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan dirinya terbuka jika diminta membantu menyelesaikan konflik dalam tubuh Kadin. Hal ini menanggapi surat yang dilayangkan Arsjad Rasjid.
Namun Jokowi menekankan agar masalah dan dualisme kepemimpinan Kadin diselesaikan secara internal. Menurutnya permasalahan ini tidak harus presiden yang menyelesaikan.
"Siapapun ketemu sama saya saya terbuka nggak ada masalah, tapi sekali lagi selesaikan masalah ini di internal Kadin, jangan menyorong bola panasnya ke presiden gitu aja," kata Jokowi.
Sebelumnya konflik tengah menimpa organisasi tempat berkumpulnya para pengusaha, yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Hal ini menyusul digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel St Regis, Jakarta pads Sabtu 14 September 2024 yang menghasilkan Anindya Bakrie terpilih menjadi Ketum yang baru.
"Udah selesai tadi, secara aklamasi dari 28 ketua-ketua umum Kadin daerah hadir, 25 asosiasi, pimpinan juga hadir, secara aklamasi sudah terpilih Pak Anin (Anindya)," kata Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo di lokasi Munaslub.
Pria yang juga Ketua MPR RI ini menilai kepemimpinan Anindya sah dan tidak menyalahi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pasalnya 28 dari 34 pengurus Kadin Provinsi hadir dan secara aklamasi memilih Anindya sebagai Ketua Umum.
Terpilihnya Anindya mendapat penolakan dari Ketua Umum Kadin sebelumnya Arsjad Rasjid yang menyebut Munaslub ilegal. Pasalnya kegiatan tersebut dinilai sebagai upaya individu dan kelompok tertentu mengambil alih kepengurusan Kadin dengan menyalahi aturan yang berlaku.
Namun Arsjad enggan menyebutkan siapa oknum atau kelompok yang berada di balik Munaslub.
"Sesuai aturan yang ada, bahwa kami tidak mengakui terjadinya Munaslub di Sabtu lalu. Hanya ada satu Kadin Indonesia, satu-satunya Organisasi yang lahir dari UU ditegaskan Keppres 18/2020 dan punya landasan hukum yang kuat melalui AD/ART. Kami menyesalkan adanya kegiatan yang melanggar UU dan Kepres itu," ungkap Arsjad saat konferensi pers di JS Luwansa, Minggu 15 September 2034.
Mantan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 ini menyatakan 21 dari 35 Ketua Umum Kadin Provinsi secara tegas menolak hasil Munaslub karena tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku.
