Pengamat ekonomi Abra El Talattov mengkritisi rencana pemerintah melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Abra menilai pembatasan dengan kriteria isi silinder atau cubicle centimeter (cc) mesin. Menurutnya cara ini berisiko pembatasan menjadi tidak tepat.
Saat memberikan komentar yang dikutip pada Minggu 29 September 2024, Abra menyarankan pembatasan Pertalite menggunakan kriteria kemampuan rumah tangga.
"Menurut hemat saya, dengan kriteria berbasis kendaraan itu masih ada risiko terjadinya ketidaktepatan sasaran. Karena kita sama sekali tidak tahu, bahwa meskipun kendaraan itu cc-nya rendah, tapi penggunanya apakah dia masyarakat mampu atau tidak mampu, gitu," ujarnya.
Abra menambahkan kriteria pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan kendaraan juga berpotensi menimbulkan gejolak baru. Warga bakal mencari celah agar tetap bisa menggunakan Pertalite, seperti membeli mobil dengan cc yang memenuhi kriteria.
"Yang kedua, ini juga akan menimbulkan potensi masyarakat untuk menggunakan kendaraan yang masih diperbolehkan. Jadi, ada nantinya akan muncul kecenderungan fenomena pembelian mobil-mobil second atau mobil baru dengan cc yang diperbolehkan untuk membeli Pertalite," kata Abra.
Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development (CFESD) The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini menuturkan hal itu berpotensi menimbulkan kebocoran subsidi BBM dari pemerintah.
"Karena kan tadi saya katakan, disparitas harganya cukup jauh antara BBM subsidi dan non-BBM subsidi. Secara ekonomi, pasti masyarakat secara rasional, ya akan berusaha mencari celah untuk bisa membeli BBM bersubsidi. Salah satunya dengan mengganti kendaraannya dengan kendaraan cc yang lebih rendah," ujarnya.
Abra menuturkan semestinya kriteria pembatasan ditentukan dari kemampuan rumah tangga berdasarkan data yang dimiliki pemerintah.
"Saya melihat bahwa mestinya ya, kriteria tadi berdasarkan kemampuan rumah tangga, berdasarkan tingkat kesejahteraan ataupun pengeluaran yang sebetulnya dari data pemerintah sendiri, data sosial terpadu, itu sudah cukup lengkap," kata Abra.
Seperti diketahui, pemerintah bakal melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Oktober 2024. Diwacanakan hanya mobil dengan cc di bawah 1.400 yang boleh membeli Pertalite. Sedangkan sepeda motor harus ber-cc kurang dari 250.
Pembatasan Pertalite tidak berlaku untuk sepeda motor, taksi online, angkutan umum, bus umum, angkutan logistik, transportasi laut dan kereta api. Saat ini aturan tersebut tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan rencana pembatasan Pertalite batal diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.
"Feeling saya belum. Feeling saya belum," ujanya.
Saat memberikan keterangan di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 20 September 2024, Bahlil menerangkan Peraturan Menteri (Permen) terkait pembatasan BBM Subsidi sampai saat ini masih dalam pembahasan.
Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan subsidi BBM harus tepat sasaran, yakni diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima.
"Untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," tegasnya.
