Politikus PDIP Mufti Aimah Nurul Anam membeberkan fakta soal harga beras yang masih mahal. Kondisi yang sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu itu terasa aneh lantaran harga gabah ditingkat petani tergolong murah. Namun harga beras dipasaran justru tak terjangkau masyarakat.
Saat berbicara dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Perum Bulog di Gedung DPR, Rabu 13 Maret 2024, Mufti sempat meluapkan kemarahannya. Pasalnya Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah berkisar Rp5.000 per kilogram (kg). Namun Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan harga gabah petani sekitar Rp7.000 per kg.
"Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke bapak tiga bulan di tempat ini (Bulog), sekarang kami tanya harga gabah bisa benar-benar bapak beli minimal sesuai apa yang kita katakan,” ujarnya.
Mufti pun mempertanyakan apa gunanya ada Bulog kalau rakyat masih kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
“Rakyat kita menjerit, mereka bilang harga beras mahal di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami paling mahal Rp 5.000, apa gunanya Bulog pak? Malu kami ini di DPR,” ujar Mufti.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan bukan hanya rakyat bawah yang tidak mampu membeli beras, masyarakat menengah pun menemengeluhkan hal yang sama. Mufti menyebut harga beras saat ini telah menembus rekor tertinggi yang naik 35 persen dari harga yang ditetapkan.
Mufti menuturkan banyak masyarakat enggan mengonsumsi beras Bulog dan lebih memilih beras bermerek yang dijual di ritel modern. Itulah sebabnya mereka menimbun beras yang memicu kelangkaan komoditas pangan itu.
“Kalau bapak (Bayu Krisnamurthi) yang katakan bohong, bapak katakan tidak sesuai apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat dengan sejarah apa yang kita lakukan hari ini,” katanya.
Adik kandung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Aswar Anas ini juga menyoroti beras PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang dijual Rp100.000 per 5 kg.
“Menteri Perdagangan sudah berkeluh keringat menurunkan harga, tapi bapak (Direktur Utama RNI) tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya semua ini. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak ada untuk rakyat, bubarkan saja RNI,” ujar Mufti.
