Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam mengatakan kehadiran Menteri Sosial Mensos Tri Rismaharini di sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menjadi serangan telak ke kubu pasangan calon (paslon) 02, Prabowo-Gibran.
Wanita yang biasa disapa Risma itu memegang 'kunci' soal pembagian bantuan sosial atau bansos. Itulah sebabnya Umam menyebut kehadiran Risma bakal ngeri-ngeri sedap.
Hal ini mengingat salah satu yang dipersoalkan dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah soal pembagian bansos yang dinilai menguntungkan paslon nomor urut 02, Prabowo-Gibran.
“Memang kehadiran dari Bu Risma ini ngeri-ngeri sedap, karena bagaimanapun juga Bu Risma ini sepertinya memegang kunci,” ucap Umam.
Saat memberikan komentar, Jumat 5 April 2024, dosen Universitas Paramadina ini menilai kehadiran Risma sangat relevan dengan masalah yang sedang diperdebatkan di MK, yakni tentang bansos. Sebagai Menteri Sosial, Risma adalah stakeholders utama dalam distribusi bansos.
“Karena dalam konteks kebijakan Bansos tentu Menteri Sosial bagian dari stakeholders utama yang kemudian bisa mencermati bagaimana distribusi kebijakan dalam konteks bansos ini," ujarnya.
Umam menambahkan, kondisi menjadi semakin menarik lantaran Risma adalah kader PDIP. Sehingga ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam kapasitas sebagai Menteri Sosial saat menjalankan teknokrasi.
“Nah yang menjadi menarik adalah, Bu Risma hadir dalam kesempatan ini bukan sekadar seorang Menteri Sosial, tetapi juga melekat pada diri beliau adalah sebagai politisi dari PDI Perjuangan. Artinya bahwa ada tugas tupoksi dalam kapasitas sebagai Menteri Sosial dalam menjalankan teknokrasi,” kata Umam.
Peraih gelar Ph.D bidang Ilmu Politik dari School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia ini menjelaskan Risma juga mempunyai tanggung jawab politik sebagai kader partai banteng moncong putih.
Dalam konteks Pilpres 2024, PDIP mendukung Ganjar-Mahfud yang menjadi pesaing Prabowo-Gibran. Umam menambahkan, publik akan menantikan apakah mantan Wali Kota Surabaya itu akan membuka 'kotak pandora' terkait pembagian bansos. Jika semua data dan informasi dibuka dipastikan bakal menjadi serangan telak bagi kubu paslon 02.
“Tetapi di saat yang sama ada keterpanggilan dalam konteks ini tanggung jawab politik yang harus ia jalankan sebagai kader yang dipercaya oleh PDIP. Nah kalau misal posisinya PDIP adalah berada di seberang di kubu lawan dari 02, maka patut diduga Bu Risma akan membuka Kotak Pandora, akan membuka sejumlah data informasi yang bisa jadi ini akan menjadi sebuah serangan telak kepada kubu 02,” ungkap Umam.
Terlebih menurut Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) ini masalah bansos sudah pernah disampaikan Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Saat itu Risma menyatakan tidak bisa menjangkau dan hanya bisa melihat pembagian bansos.
“Disampaikan bahwa ada proses pendistribusian Bansos yang tampaknya beliau sendiri bisa melihat itu, tetapi tidak bisa menjangkau itu, (seperti di) akuarium. Apakah betul ini murni kebijakan negara untuk merespon El Nino atau memang betul tujuannya untuk politik," pungkas Umam.
