Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera melakukan diskusi dengen Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini untuk membahas nasib para guru agama yang mengalami kesulitan terkait serifikasi atau Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Ini ada isu guru agama menguat khususnya (tentang) antrian PPG mungkin perlu duduk bareng (berdiskusi antara Kemendikdasmen) dengan Kementerian Agama," ucapnya.
Permintaan itu disampaikan Himmatul dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Mendikdasmen, Mendiktisaintek, dan Menbud di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta yang dilayangkan di kanal YouTube DPR RI, Rabu 6 November 2024.
Himmatul mengatakan pihaknya menerima pengaduan bahwa ada sekitar 140 ribu guru agama di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sampai sekarang belum mendapat sertifikasi.
Padahal para guru itu sudah mengajukan sejak lama. Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, para guru baik pendidikan umum maupun agama wajib mengikuti sertifikasi atau PPG. Selain itu sertifikasi juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
"Kemenag sendiri terkendala anggarannya mungkin perlu duduk bareng pak. Karena aduan terus menerus datang di media sosial saya dari guru agama," tutur Himmatul.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti pun mengakui adanya keluhan dari para guru agama. Menurutnya saat ini antrian untuk mendapat sertifikasi guru agama mencapai 40 tahun.
"Guru agama di sekolah umum nasibnya seperti anak yatim atau anak tiri. Dan mereka harus dicarikan jalan keluar. Karena kita dapat informasi kalau mengikuti sistem yang sekarang untuk dapat sertifikasi mereka harus antri 40 tahun. Artinya sampai pensiun masih belum dapat sertifikasi," ujar Mu'ti.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini mengatakan Kemendikdasmen tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait guna mencari jalan keluarnya.
"Nah ini memang yang kami cari jalan keluarnya dan banyak hal yang nanti kita koordinasi dengan kementerian terkait," ungkap Mu'ti.
Sementara itu Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menegaskan pihaknya akan mengupayakan kuota semaksimal mungkin dalam serifikasi atau PPG guru agama.
"Terkait kuota PPG, akan coba diupayakan kuota yang semaksimal mungkin," katanya.
Saat memberikan keterangan yang dikutip dari laman resmi Kementerian Agama pada Rabu 6 November 2024, pria yang biasa disapa Romo Syafi'i ini mengatakan selain PPG, pihaknya juga akan melakukan pendataan terkait insentit guru. Hasil dari pendataan akurat akan dijadikan bahan untuk diusulkan pada penganggaran berikutnya.
