Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan akhirnya memberikan klarifikasi terkait rencana menaikkan pajak sepeda motor bensin. Luhut mengatakan rencana tersebut baru sebatas wacana. Hal ini terkait upaya menganggulangi polusi udara yang semakin membahayakan.
"Ini baru wacana sangat awal, nanti kita dengarkan dari publik masukannya. Jadi, jangan dibilang kok pikiran saya jahat, enggak. Kita cari solusi terbaik, kita ajak semua masyarakat lihat. Kalau ada yang pintar-pintar itu silakan, boleh datang ke saya," ujar Luhut.
Saat berbicara di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024, Luhut menjelaskan ide menaikkan pajak sepeda motor bensin juga untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Menurutnya masih ada beberapa usul lain yang muncul dari pembahasan awal.
"Salah satu tuh terpikir gimana kalau kita naikkan pajak untuk memaksa orang pindah ke electric vehicle (EV). Misal ganjil genap, nanti ada area yang hanya untuk EV, ya macam wacana lah. Mungkin dari kalian juga ada pikiran lain," katanya.
Mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini menegaskan polusi udara bisa membahayakan semua orang tanpa memandang siapa, apa pun pangkatnya. Itulah sebabnya polusi udara harus segera ditangani, salah satunya dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik.
Luhut menambahkan yang juga perlu diperbaiki adalah moda transportasi publik di Indonesia. Pemerintah sudah memulainya dengan pembangunan LRT dan kereta cepat.
"Kita perbaiki public transport, LRT kita bangun lagi. Kereta api cepat itu kita percepat lagi bangun supaya ekosistem moda transportasi kita itu betul-betul menjadi satu kesatuan," tuturnya.
Mantan Menko Polhukam ini mengaku belum bisa memastikan apakah program-program yang diusulkannya memangkas harga BBM atau tidak. Namun menurutnya semua peluang masih terbuka. Oleh karena itu Luhut meminta masyarakat tidak berburuk sangka terhadap pemerintah.
"Kita juga belum tahu, mungkin saja (harga BBM turun). Saya baru sepintas ya, bisa saja harga BBM subsidi itu menjadi kurang nanti, we don't know. Kita lagi hitung baik-baik," tutur Luhut.
Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar pemerintah menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar bensin atau non listrik. Hal itu disampaikan Luhut saat menghadiri peresmian perusahaan mobil listrik Build Your Dream (BYD) Kamis 18 Januari 2024.
"Kita juga tadi rapat, berfikir sedang menyiapkan menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non listrik," kata Luhut dalam acara yang disiarkan secara daring itu. Meski demikian Luhut belum bisa memastikan kapan rencana menaikkan pajak sepeda motor bensin direalisasikan.
Dia menjelaskan nantinya dana yang didapatkan dari kenaikan pajak sepeda motor bisa dialokasikan untuk subsidi transportasi publik seperti Light Rail Transit (LRT) dan kereta api cepat.
"Sehingga (kenaikan pajak) itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos LRT maupun kereta api cepat," kata Luhut.
Koordinator Penanganan Polusi di DKI Jakarta ini menuturkan usulan menaikkan pajak sepeda motor bensin baru akan di awa ke rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diharapkan ada turunan regulasi terkait pajak sepeda motor bensin.
Rencana Luhut menaikkan pajak sepeda motor bensin mengundang banyak kritikan. Salah satunya dari pengamat sosial politik Said Didu Melalui unggahan di akun X atau twitter pribadinya @msaid_didu, Jumat 19 Januari 2024, Said menyebut kebijakan menaikkan pajak sepeda motor bensin adalah sebuah kejahatan.
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan pemilik sepeda motor kebanyakan berpenghasilan pas-pasan tapi justru diperas dan uangnya dipakai pemerintah membayar utang ke China.
“Ini kebijakan jahat. Pemilik motor berpendapatan pas-pasan di seluruh Indonesa diperas untuk subsidi kemahalan dan membayar utang ke China utk LRT dan Kereta Api Cepat yg dinikmati orang kaya – bukan oleh pemilik motor,” ujar Said.
