Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita Moeloek menilai pelaksanaan program makan siang gratis kurang tepat. Pasalnya program yang menjadi andalan pasangan Prabowo-Gibran selama kampanye itu rencananya akan diberikan kepada semua anak sekolah dari SD sampai SMA.
Saat memberikan keterangan yang dikutip pada Minggu, 10 Maret 2024, Nila mengingatkan dampak dari pemberian makan siang gratis, salah satunya risiko kelebihan berat badan atau obesitas. Terlebih tren obesitas pada anak di Indonesia cenderung meningkat akhir-akhir ini.
“Jangan sampai program tersebut justru meningkatkan risiko obesitas pada anak,” ujarnya.
Nila mengungkapkan sebenarnya tujuan dari program makan siang gratis baik, yakni mencegah anak mengalami gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi atau stunting. Namun sebaiknya tidak diberikan kepada anak usia sekolah karena tidak akan efektif.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) ini menambahkan lebih baik program makan siang gratis bisa difokuskan terhadap anak-anak di bawah dua tahun untuk memaksimalkan pengaruhnya terhadap peningkatan IQ.
Anggota Dewan Penasehat Perhimpunan Dokter Spesialis Mata (Perdami) ini menambahkan hanya 15 persen anak yang bisa tertolong dan IQ nya naik mendekati 110.
"Tapi juga tidak terlalu tinggi, tetap mendekati 110,” imbuh mantan Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) ini.
Sebelumnya program makan siang gratis juga dinilai menjadi ancaman bagi para guru honorer. Pasalnya program tersebut bakal menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai sumber pendanaannya.
Pakar pendidikan Sri Lestari mengatakan dana BOS selama ini menjadi andalan sekolah untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya buku hingga gaji guru honorer. Itulah sebabnya penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis perlu dikaji ulang karena bisa berpengaruh pada kualitas pendidikan.
"Jika melihat kualitas pendidikan kita, sarana dan prasarana sekolah di seluruh Indonesia salah satunya diambil dari dana BOS," ujar wanita yang biasa disapa Tari ini.
Saat berbicara seperti dikutip pada Jumat 8 Maret 2024, dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menjelaskan dana BOS yang selama ini digunakan saja belum cukup untuk memenuhi segala beban anggaran biaya pendidikan.
Apalagi jika nantinya digunakan untuk membiayai program makan siang gratis. Tari khawatir nasib para guru honorer akan terancam dengan pelaksanaan program pasangan calon paslon nomor 02 itu.
"Apalagi, jika dana BOS dipotong untuk program makan siang gratis, justru mengakibatkan gaji guru honorer yang saat ini masih tidak layak menjadi semakin memprihatinkan," imbuh Tari.
