Ekonom senior Faisal Basri mengatakan tiga menteri anggota kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat agresif melakukan politisasi pembagian bantuan sosial atau bansos. Ketiganya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Saat berbicara sebagai ahli di sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 1 April 2024, Faisal menyebut tiga menteri tersebut mempolitisasi bansos secara vulgar. Bahkan ketiganya mendemonstrasikan narasi bansos berasal dari Jokowi.
"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartato misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," katanya.
Faisal yang hadir sebagai ahli dari pemohon I Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mencontohkan, Airlangga pernah menyebutkan bansos yang diberikan merupakan sumbangan Jokowi. Ketua Umum Partai Golkar itu pun tak segan meminta masyarakat berterima kasih kepada Jokowi. Caranya dengan memilih pasangan calon paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024.
Tindakan yang sama dilakukan Zulkifli Hasan. Ketua Umum PAN juga meminta masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah menyalurkan bansos. Tindakan ketiga menteri itu menurut Faisal berlawanan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang enggan mempolitisasi bansos.
"Dikatakan juga oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos). Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos," ujar Faisal.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia ini menuturkan politisasi yang dilakukan ketiga menteri itu menunjukkan bahwa bansos bukan sekadar menggelontorkan uang, tetapi juga memobilisasi pejabat.
Faisal pun menyinggung juga praktik gentong babi atau pork barrel dalam penyaluran bansos menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hampir separuh penduduk Indonesia saat ini tergolong miskin, baik nyaris miskin, rentan miskin, maupun miskin ekstrem. Mereka menjadi santapan para politisi yang menggunakan isu sensitif, seperti pembagian bansos.
"Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang ad hoc sifatnya," kata Faisal.
Seperti diketahui dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2024, Anies-Muhaimin (AMIN) mempermasalahkan pembagian bansos menjelang pelaksanaan Pemilu. AMIN menilai tindakan tersebut adalah kecurangan lantaran menguntungkan paslon yang didukung pemerintah, yakni Prabowo-Gibran.
Dalam petitum atau tuntutannya, AMIN meminta MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia dan mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).
