Partai Demokrat meminta partai politik pendukung pasangan Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menahan diri. Pasalnya sampai saat ini proses rekapitulasi atau penghitungan suara masih berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menanggapi kabar Partai Golkar meminta jatah 5 jabatan menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
"Karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," kata Kamhar.
Saat memberikan keterangan, Sabtu, 16 Maret 2024, Kamhar menyatakan sah-sah saja partai pendukung mengajukan permintaan jabatan menteri, termasuk Partai Golkar. Namun Kamhar mengingatkan soal susunan kabinet adalah hak Presiden terpilih.
"Ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional real count Pilpres telah ditetapkan KPU pada 20 Maret mendatang," ujarnya.
Kamhar memastikan partainya bakal menyerahkan sepenuhnya soal jabatan menteri yang akan mengisi kabinet kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung.
"Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara Presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi, termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi," ucap Kamhar.
Pernyataan serupa disampaikan Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay yang meminta partai politik tidak terburu-buru berbicara soal jatah menteri. Saleh menegaskan saat ini koalisi masih fokus mengurus rekapitulasi suara.
Saat berbicara kepada awak media, Sabtu 16 Maret 2024, Saleh mengingatkan pembagian jatah menteri didasarkan pada kesepakatan bersama. Menurutnya setiap partai mempunyai peran masing-masing. Sehingga tidak boleh ada yang ditinggalkan.
"Alangkah indahnya, penetapan jatah menteri didasarkan atas kesepakatan bersama. Sebab, di parlemen pun nanti semua koalisi pasti akan memiliki peran masing-masing. Prinsipnya, harus sama-sama. Tidak boleh ada yang ditinggalkan," ujar Seleh.
Anggota Komisi IX DPR RI ini menambahkan, PAN bisa saja juga meminta jatah yang sama. Pasalnya partai berlogo matahari terbit itu selalu mendukung Prabowo di 3 kali Pemilihan Presiden (Pilpres). Bahkan pada Pilpres 2014, Ketua Umum PAN saat itu, Hatta Rajasa menjadi cawapres mendampingi Prabowo.
"Prabowo tiga kali menjadi capres. Nah, baru yang ketiga ini tembus. Selama tiga kali itu, PAN selalu menjadi pendukung utama. Tidak pernah pindah dukungan. Bahkan, Prabowo pernah berpasangan dengan Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN (terdahulu). Kalau dari sisi historis ini, PAN bisa saja berharap lebih," ujarnya.
PAN berharap semua partai pendukung Prabowo-Gibran tetap mengedepankan kebersamaan, baik dalam suka cita maupun duka lara.
"Selama ini, duka lara sudah sama-sama dihadapi. Giliran dapat suka cita, ya diharapkan tetap bersama. Ini poin penting yang juga perlu diingatkan," kata Saleh.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto secara tegas meminta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Permintaan itu lantaran Partai Golkar menang di 15 dari 38 provinsi.
Saat berbicara di Nusa Dua, Badung, Bali Jumat 15 Maret 2024, Airlangga mengatakan Golkar telah memberikan kontribusi sebanyak 25 persen dari kemenangan. Menko Perekonomian ini menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Sehingga sangat layak jika setidaknya mendapat jatah 5 jabatan menteri.
"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis," kata Airlangga.
