Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku heran dengan adanya upaya mengecilkan perolehan suara partai-partai pengusung pasangan Ganjar-Mahfud di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sedangkan perolehan suara PSI justru dibesar-besarkan.
“Ada suatu upaya mengintersep quick count, PSI dibesar-besarkan, sementara partai yang mendukung Pak Ganjar-Mahfud dikecil-kecilkan, PDIP dikecil-kecilkan, PPP dikecil-kecilkan,” ujarnya.
Saat berbicara kepada awak media di Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Maret 2024 Hasto mencontohkan suara PPP yang hanya sedikit di atas ambang batas Parlementary Threshold 4 persen.
Kondisi tersebut memungkinkan salah satu anggota koalisi partai pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar-Mahfud terlempar dari Gedung Parlemen.
Padahal menurut Hasto, partai berlogo Ka'bah itu mempunyai sejarah panjang dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Bersama PDIP dan Partai Golkar, PPP adalah partai sudah berdiri sejak era Orde Baru.
“Bahkan nanti bisa tercatat ini bahwa pemerintahan rezim saat ini menghilangkan sejarah partai Ka'bah,” kata Hasto.
Sekretaris Tim Pemenanangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menyesalkan tindakan pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan berbagai cara untuk memperpanjang kekuasaan. Salah satunya dengan menggelembungkan perolehan suara PSI, partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.
“Masih ada suatu operasi untuk menggelembungkan suara dari PSI, ini bukan suara kami ini suara dari tokoh-tokoh pro demokrasi, dari para pakar,” ujarnya.
Sementara itu terkait hak angket, Hasto memastikan PDIP bakal menggulirkannya untuk mengusut adanya kecurangan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bahkan menurutnya PPP juga telah menyampaikan komitmen yang sama.
“PPP sudah menyatakan sikap resmi bersama Pak Ganjar-Mahfud dan para ketua umum partai. Mungkin, yang menyatakan, tidak ikut rapat,” ujar Hasto.
Meski demikian, politikus asal Yogyakarta ini menerangkan wacana penggunaan hak angket memang membutuhkan proses tidak sebentar. Dibutuhkan berbagai tahapan dan rencana yang matang. Namun Hasto menekankan hak angket sangat dibutuhkan guna menjaga prinsip demokrasi.
“Tapi (pembuatan) hak angket dibutuhkan suatu tahapan-tahapan. Kemudian merancang sebaik-baiknya. Pada saat bersamaan itu, kita bangun kesadaran. Bahwa yang ingin kita benahi adalah rusaknya nilai-nilai demokrasi,” imbuh Hasto.
