Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata ingin melengserkan Megawati Soekarnoputri dari jabatan Ketua Umum PDIP. Tindakan ini dilakukan demi mempertahankan kekuasaannya.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Saat menghadiri acara Bedah Buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 2 April 2024.
Hasto mengatakan, selain PDIP Jokowi juga ingin menguasai Partai Golkar. Menurutnya, dengan menguasai dua partai besar,
Jokowi yakin kekuasaannya bisa berlangsung lebih lama. Hasto menerangkan rencana mengambil alih PDIP dan Golkar jauh sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Saat itu ada seorang menteri yang menurut Hasto sedang 'power full.'
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," katanya.
Hasto mengatakan, dalam kabinet Jokowi ada menteri power full dan menteri yang superpower full. Hasto menyebu yang bertugas menjembatani pengambilalihan posisi Ketua Umum PDIP adalah menteri power full.
"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," ucap Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini menambahkan upaya mengambil alih partai banteng juga pemah terjadi di era Presiden Soeharto saat Pemilu tahun 1971. Upaya pengambilalihan parpol yang dipimpin Megawati ini pun pernah terjadi para era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971 yang penuh kecurangan.
"Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama," papar Hasto.
Sekarang rencana tersebut kembali terulang. Hasto mengungkapkan Jokowi ingin membentuk koalisi besar yang bersifat permanen. Mirip seperti Barisan Nasional di Malaysia.
"Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional," pungkas Hasto.
