Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi perubahan iklim dan fenomena El Nino menjadi alasan kenaikan harga beras mendapat tanggapan dari pengamat ekonomi Yusuf Wibisono. Menurutnya pernyataan tersebut kurang tepat.
Saat memberikan komentar, seperti dikutip dari tempo.co pada Senin 26 Februari 2024, Yusuf bahkan menilai ucapan Jokowi adalah absurd dan sesat pikir. Pemerintah terlihat sedang mengkambing hitamkan El Nino sebagai dalih kenaikan harga beras.
"Mengkambinghitamkan El Nino semata-mata untuk tingginya harga beras dan masifnya impor adalah sebuah sesat pikir," ujar Yusuf.
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) ini menilai beberapa pejabat seolah menganggap wajar tingginya harga beras saat ini dengan alasan El Nino.
Pemerintah juga menjadikan El Nino sebagai alasan keputusan melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar. Pada 2023 tercatat pemerintah mendatangkan beras dari luar negeri sekitar 3 juta ton.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut kenaikan harga beras saat ini menjadi fenomena di seluruh dunia. Artinya tidak hanya Indonesia, semua negara di dunia juga mengalami kondisi yang sama.
Saat menyerahkan bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis 22 Februari 2024, Jokowi mengklaim kenaikan harga beras disebabkan karena perubahan musim dan El Nino.
"Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tetapi juga negara lain mengalami hal yang sama," katanya.
Jokowi menambahkan saat ini pemerintah terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat guna mengatasi kenaikan harga beras. Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat terdampak perubahan musim.
"Hanya di negara lain tidak diberi 10 kilo per bulan, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan, bedanya itu. Harga beras di seluruh dunia naik," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan bantuan beras akan diberikan hingga enam bulan ke depan. Namun Jokowi tidak bisa memastikan apakah setelah Juni 2024 program bantuan beras akan terus berlanjut. Menurutnya hal itu tergantung postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Nanti setelah Juni, saya lihat dulu APBN-nya. Kalau cukup, tetapi saya tidak janji loh," ujar Jokowi.
