Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan bukti kecurangan pelaksanaan Pemilihan Presiden Pilpres 2024 sangat banyak. Itulah sebabnya Todung meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menutup mata terhadap hal tersebut.
Saat berbicara dalam diskusi bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu 30 Maret 2024, Todung yakin Majelis Hakim MK tahu akan adanya kecurangan pada pelaksanaan Pilpres. Namun dibutuhkan keberanian untuk mengatakan kebenaran.
Todung pun mengaku optimis Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua bukti-bukti dalam menangani gugatan sengketa hasil Pilpres 2024. Pasalnya kecurangan terjadi secara terang-terangan.
"Kita enggak bisa menutup mata untuk itu semua. Saya kira hakim-hakim MK itu tahu, cuman apakah mereka berani untuk bicara kebenaran? Yah kita lihat saja lah, dan saya sih masih menyimpan optimisme untuk itu," kata Todung.
Mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Norwegia dan Islandia ini menjelaskan kecurangan yang terjadi berupa intervensi kekuasaan dalam Pilpres 2024 tidak sulit untuk dibantah. Menurut Todung semua orang tahu ada praktik politisasi bansos hingga kriminalisasi kepala desa untuk mendukung kandidat tertentu.
"Kita punya bukti banyak sekali, kepala desa yang tidak mendukung dipanggil oleh polisi. Nah semua itu ada dan saya kira itu semua serius. Kalau saya bilang itu serious crime, iya itu one of the most serious crime in our history," ujar Todung.
Alumni University of California, Berkeley Harvard Law School ini mengaku bakal menghadirkan sejumlah saksi kehadapan Majelis Hakim guna membuktikan adanya kecurangan pada Pilpres 2024.
"Kita punya waktu beberapa hari lagi dan kita akan memulai proses pembuktian di mahkamah konstitusi. Kita punya saksi-saksi fakta yang datang dari lapangan dan kami punya ahli-ahli yang akan menjelaskan hal tersebut," kata Todung.
