Batalnya PDIP mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta terus menjadi perbincangan. Banyak pihak mulai menebak-nebak alasan PDIP urung menjadikan Anies bakal Calon Gubernur (Cagub) Jakarta.
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto berpendapat ada tiga alasan utama yang bisa jadi menyebabkan Anies batal diusung PDIP. Pertama, Anies tidak bersedia masuk dan menjadi kader PDIP.
"Pertama, kemungkinan syarat menjadi kader partai yang sulit dipenuhi Anies. Bagi Anies Baswedan, hal ini mungkin menjadi batu sandungan," katanya.
Saat memberikan komentar yang dikutip pada Selasa 27 Agustus 2024, Sugiyanto menilai para pendukungnya akan kecewa jika Anies bergabung dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Akan pula terlihat aneh jika tiba-tiba mantan calon presiden (capres) 2024 itu mendadak 'berbaju merah.'
Para pendukungnya akan menganggap Anies telah berkhianat. Pasalnya selama ini Anies dikenal sebagai figur independen yang tidak terikat oleh partai manapun.
"Anies mungkin bisa dianggap sebagai pengkhianat oleh partai-partai tersebut serta oleh para pendukungnya, yang melihatnya sebagai tokoh independen yang tidak terikat oleh satu partai," kata Sugiyanto.
Alasan kedua, kemungkinan Anies tidak bersedia menjadi 'petugas partai.' Sugiyanto menyebut selama ini PDIP selalu berprinsip bahwa siapa pun yang diusung dalam pemilu atau pilkada harus berperan sebagai 'petugas partai' yang tunduk dengan kebijakan dan keputusan partai.
"Petugas partai berarti tunduk pada kebijakan dan keputusan partai secara keseluruhan," ungkap Sugiyanto.
Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) ini menuturkan selama ini Anies dikenal memimpin secara independen dan mengedepankan gagasannya sendiri. Sehingga akan sulit bagi Anies jika harus berperan sebagai petugas partai.
"Anies harus menyesuaikan diri dengan aturan internal PDIP yang mungkin tidak sejalan dengan visinya sendiri. Ini boleh jadi bisa menjadi faktor penghalang baginya untuk maju sebagai calon gubernur dari PDIP," imbuhnya.
Alasan ketiga, menurut Sugiyanto mungkin ada kewajiban Anies harus mengikuti kebijakan PDIP dalam program gubernur. Sehingga semua program yang dijalankan Anies harus terlebih dahulu mendapat persetujuan partai berlogo banteng moncong putih itu.
Bagi Anies yang terbiasa bebas dalam menentukan kebijakan, syarat ini akan menjadi beban besar.
"Ini berarti kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan Anies sebagai gubernur kemungkinan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PDIP. Keterikatan yang kuat pada kebijakan partai ini bisa menghambat kreativitas dan inovasi yang ingin diterapkannya di Jakarta," jelas Sugiyanto.
