Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menemukan bukti adanya upaya mengunci perolehan suara pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar-Mahfud di angka 17 persen dan tidak bisa naik atau bertambah lagi.
Hasto menjelaskan pihaknya semula curiga dengan perolehan suara Ganjar-Mahfud di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tak kunjung bertambah. Akhirnya setelah para pakar teknologi informasi (IT) melakukan penelusuran, ditemukan bahwa ada algoritma yang menyebabkan suara Ganjar-Mahfud dibuat maksimal sebesar 17 persen.
"Kami banyak bertemu dengan pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu algoritma untuk nge-lock (mengunci) perolehan (suara) Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen," ujar Sekretaris Tim Pemenanangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.
Saat berbicara di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis 7 Maret 2024, Hasto menambahkan pihaknya juga menemukan sebuah program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya diberikan akses kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian ada intersep dalam hasil hitung cepat Pilpres 2024.
Hasto pun mendorong dilakukan audit forensik dan audit meta C-1. Tindakan ini perlu untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam penghitungan suara hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Ini yang akan kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting," ujar Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini menyatakan PDIP saat ini tengah mendalami munculnya pergerakan masyarakat yang mengungkapkan kecurangan Pemilu 2024. Gerakan ini perlu diperhatikan untuk mengungkap kecurangan Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Karena itu kami terus melakukan komunikasi, termasuk dengan beberapa partai politik dalam menyikapi hal ini," ujar Hasto.
Pernyataan serupa disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD yang mengaku sudah mengetahui perolehan suaranya bersama calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dikunci di angka 17 persen. Informasi itu diterimanya sebelum hari pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024.
Namun saat berbicara di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Jumat 8 Maret 2024, Mahfud tidak ingin berbicara jauh terkait informasi yang diterimanya. Mantan Menko Polhukam ini mempersilakan masyarakat menilai sendiri.
"Ya biar diolah oleh masyarakat lah ya, itu kan sudah lama, wong sebelum pemilu kan sudah ada, sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada," ujar Mahfud
