Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis-Suseno mengritik tindakan presiden yang menggunakan kekuasaan untuk mendukung salah satu pihak peserta Pemilihan Presiden (Pilpres). Salah satunya melalui politisasi bantuan sosial (bansos).
Pria yang biasa disapa Romo Magnis ini menyebut tindakan presiden yang seperti itu mirip dengan pimpinan organisasi atau kelompok mafia. Terlebih bansos yang dibagikan bukan milik presiden atau pemerintah melainkan milk rakyat.
"Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia," katanya.
Saat berbicara sebagai ahli yang diajukan pemohon II Ganjar-Mahfud di sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa 2 April 2024, Romo Magnis juga menyinggung soal etika presiden selaku penguasa bagi rakyat Indonesia.
"Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa," ucap Romo Magnis.
Pria kelahiran Jerman yang menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 1977 ini menuturkan, segala kesan bahwa misalnya presiden memakai kekuasaan demi keuntungannya sendiri atau keluarganya adalah kesalahan fatal.
"Seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua," ujar Romo Magnis
