Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan kesanggupan pemerintah membiayai program makan siang gratis. Pasalnya program yang menjadi andalan pasangan Prabowo-Gibran selama kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) itu membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Pria yang biasa disapa JK ini mengatakan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah akan berat membiayai program makan siang gratis yang mencapai Rp400 triliun. Terlebih, keuangan negara sudah terbebani dengan pembayaran utang, baik cicilan maupun bunganya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan pembayaran utang membuat ruang fiskal semakin sempit. JK merinci, utang pemerintah mencapai Rp8.000 triliun. Jika ditambah utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp3.000-Rp4.000 triliun, total beban negara jadi sebesar Rp11.000-Rp12.000.
"Kita menghadapi tantangan, kita banyak utang lebih Rp 8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp 3.000-4.000 triliun. Jadi Rp 11.000-12.000 triliun. Bunganya saja, cicilannya kira-kira Rp 6.000 triliun," ujar JK.
Berbicara saat menghadiri Election Talks #4 di kampus FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis 7 Maret 2024, mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ini menambahkan beban APBN semakin besar karena harus membiayai berbagai macam subisidi hingga bantuan sosial (bansos).
"Mana lagi subsidi BBM, subsidi listrik, belum lagi bansos yang Rp500 triliun, belum lagi makan siang Rp400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20 persen. Kalau ditotal ini bisa 4.000 triliun," ungkapnya.
JK mengaku khawatir program makan siang gratis akan membuat beban APBN semakin berat dan jebol. Ujung-ujungnya pemerintah harus menarik utang baru untuk menutupi defisit keuangan.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) menyebut harus ada penyelesaian penerimaan negara jika program makan siang gratis benar-benar direalisasikan. Pasalnya utang negara akan ditanggung semua rakyat Indonesia.
"Pendapatan negara cuma Rp 2.800 triliun. Kita defisit Rp 2.000 triliun. Siapa yang bayar itu? Ya kita semuanya bersama-sama. Kalau tidak diselesaikan maka bagaimana menghadapinya," ucapnya.
JK pun berharap pemerintah yang akan datang mempunyai keberanian. Jika tidak, semuanya akan menjadi sulit. "Pemerintah yang akan datang harus punya keberanian. Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semuanya akan sulit," pungkasnya
