Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan Tim Pemenanangan Nasional TPN Ganjar-Mahfud telah menyiapkan tim hukum guna menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud menjelaskan tim hukum yang diberi nama Tim Demokrasi Keadilan itu beranggotakan sejumlah pengacara dan ahli hukum tata negara.
Mahfud menambahkan banyak pengacara dari berbagai daerah yang ingin bergabung. Namun jumlahnya terpaksa dibatasi agar tidak terlalu ramai. Meski demikian Mahfud mempersilakan jika nantinya para pengacara itu bakal ikutan.
"Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah, dari berbagai profesi pengacara, tapi untuk apa terlalu ramai-ramai ya, tapi banyak juga ya kita suruh ikut aja nanti kalau mau ikut," ujar mantan Menko Polhukam ini.
Saat berbicara di Blok M Plaza, Jakarta Selatan, Kamis 14 Maret 2024, Mahfud mengatakan Tim Demokrasi Keadilan akan dipimpin oleh Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.
Nantinya tim akan berhadapan dengan tim hukum bentukan Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo-Gibran yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra.
Mahfud menambahkan, Tim Demokrasi Keadilan sudah menyiapkan bukti-bukti dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bukti-bukti tersebut nantinya akan dipaparkan dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Terkait waktunya Mahfud menyebut masih menunggu pengumuman hasil Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kita juga sudah menyiapkan, menunggu keputusan KPU saja," ujar mantan Ketua MK ini.
Sebelumnya, Wakil Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya sudah tim hukum guna menghadapi sidang PHPU. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyebut tim hukum akan beranggotakan 36 pengacara.
Selain dirinya, Yusril mengatakan ada beberapa nama kondang seperti Otto Hasibuan, OC Kaligis dan pakar hukum tata negara Fahri Bachmid. Yusril menuturkan 36 pengacara tersebut merupakan usulan dari partai-partai pendukung Prabowo-Gibran.
Saat memberikan keterangan di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis 14 Maret 2024, mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Menkumdang) ini menambahkan pengacara yang bergabung adalah para profesional yang sebagian juga kader partai seperti Golkar dan Gerindra.
"Strukturnya ada 35 sampai 36 lawyer dan sebagian besar adalah lawyer profesional dan beberapa memang adalah nama-nama yang diusulkan Parpol koalisi dari Golkar, ada Gerindra, partai-partai lain juga ada," ujar Yusril.



