Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku tidak tahu siapa Kapolda yang kabarnya bakal bersaksi dalam Sidang Perselihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat ditanya awak media di Kemenko Polhukam, Jakarta Jumat 15 Maret 2024, Sigit justru mengaku penasaran dengan sosok yang akan diajukan oleh Tim Pemenanangan Nasional TPN Ganjar-Mahfud itu.
"Saya justru menunggu namanya siapa ya," kata Sigit.
Mantan Kabareskrim ini menegaskan tidak ada larangan Kapolda menjadi saksi di persidangan. Namun Sigit mengingatkan kehadiran Kapolda . menjadi saksi harus disertai bukti-bukti yang cukup terkait dugaan kecurangan Pemilu.
"Ya kalau memang ada ya boleh-boleh saja. Tapi kan harus ada buktinya. Ya kita lihat, kapoldanya siapa. Kan harus bisa dibuktikan," tambahnya.
Sigit memastikan akan terus memantau terus perkembangan sengketa pemilu di MK. Mantan Kapolda Banten ini pun berjanji akan memprosesnya jika nantinya terbukti ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kemudian pertanyaan terakhir posisi kami apalagi terkait isu ada saksi dari kapolda dan sebagainya ya kita tunggu saja. Bila betul ada melanggar ya kita proses. Namun kalau tidak ada kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan, baik KPU, MK bisa berjalan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat," ujar Sigit.
Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat menyatakan pihaknya akan menghadiri seorang Kapolda sebagai saksi dalam sindang sengketa Pemilu di MK. Saksi tersebut akan menguatkan dugaan adanya perintah kepada para kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon).
"Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan,” kata Henry.
Saat berbicara kepada awak media, Selasa 12 Maret 2024, politikus PDIP ini enggan membeberkan siapa sosok Kapolda yang dimaksudnya. Henry berdalih sengaja merahasiakannya guna mencegah intimidasi bahkan dicopot dari jabatannya.
Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) ini menerangkan tujuan saksi tersebut untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara.
“Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” kata dia. Henry pun menyadari saksi soal Kapolda itu cukup beresiko, karena bisa berdampak ke berbagai lini termasuk karir. Sehingga dia memastikan tetap akan menjaga baik dari identitas sampai jabatan daripada saksi yang akan diajukan," ujarnya.
