Peneliti Utama Politik Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah membuat rakyat Indonesia kecewa. Pasalnya Bawaslu tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Zuhro mengatakan selama gelaran Pemilu 2024 Bawaslu hanya bertindak pasif dengan hanya menerima laporan dugaan pelanggaran. Seharusnya Bawaslu bisa lebih aktif bertindak mencegah potensi kecurangan.
Zuhro menegaskan tugas Bawaslu adslahymemastikan Pemilu berjalan dengan adil tanpa kecurangan.
"Bawaslu itu fungsional, Bawaslu itu efektif. Dia diadakan itu tidak lain tidak bukan melakukan pencegahan secara proaktif. Kita harapkan Bawaslu itu turun mencegah, mengawasi langsung tidak hanya menunggu laporan," ujar Zuhro.
Saat berbicara di program spesial Rosi KompasTV, Kamis 15 Februari 2024, Zuhro menambahkan selama ini laporan yang masuk ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu tidak sejalan dengan harapan publik. Akibatnya masyarakat enggan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu karena hasilnya tidak sesuai harapan.
"Hasil akhirnya kan enggak ada apa-apa terus, ini membuat kecewa masyarakat lapor," ujarnya.
Zuhro juga menyoroti peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama proses Pemilu 2024. Sebagai kepala negara, menurut dosen pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, Jokowi bisa melakukan tindakan-tindakan yang cenderung menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon).
Salah satu yang terlihat adalah tindakan Jokowi membagi-bagikan bantuan sosial atau bansos di depan Istana Negara. Zurho mengatakan tindakan tersebut dipastikan menimbulkan efek terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang didukung Jokowi.
"Kalau punya efek mengapa rekayasa dari berbagai macam, dari Bansos di depan Istana. Perlu kah seperti itu. Kalau sudah ngefek selesai. Apalagi pendekatan dengan kekuasaan sebenarnya selesai. Dengan sistem presidensial saja luar biasa kuat beliau ditambah lagi eksekutif yang dipegang," ujar Zuhro.
