Kapolri Jenderal Listyo Sigit mempersilakan masyarakat atau pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan. Namun Listyo memberikan persyaratan, jangan anarkis.
Berbicara usai meninjau kesiapan Pasukan Pengamanan Pemilu Operasi Mantap Brata di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu 14 Februari 2024, Listyo menerangkan menyuarakan pendapat di jalan diperbolehkan, selama dilakukan secara terukur dan tidak membahayakan orang lain.
"Turun ke jalan boleh. Namun, tentunya dilakukan secara terukur, tidak anarkis dan membahayakan masyarakat dan orang lain," kata Listyo.
Meskipun demikian mantan Kabareskrim Polri ini menyarankan masyarakat menggunakan jalur resmi untuk menyampaikan ketidak puasan atas hasil Pemilu 2024. Caranya dengan melaporkan ke instansi terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Listyo menekankan polisi siap melakukan pengamanan jika aksi demonstrasi terkait hasil Pemilu 2024 digelar. Namun jika dalam menyampaikan protesnya masyarakat melakukan tindakan anarkis dan melanggar aturan, mantan Kapolda Banten ini menegaskan polisi akan mengambil tindakan tegas.
"Kita mengantisipasi potensi yang kemudian melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan, TNI-Polri akan mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi pengalaman 2019 kita minimalisir di tahun 2024 ini," kata Listyo.
Seperti diketahui, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) telah dilaksanakan secara serentak pada Rabu 14 Februari 2024.
Hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan beberapa lembaga survei menempatkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang dengan perolehan suara lebih dari 50 persen.
Namun berbagai pihak menyebut kemenangan yang diklaim oleh kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 2 diperoleh dengan cara curang. Sekretaris Tim Pemenanangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menyatakan ditemukan indikasi kecurangan di berbagai wilayah.
Saat berbicara di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 14 Februari 2024, Hasto mengaku menerima laporan kecurangan di Madura, Papua, Jawa Tengah dan beberapa daerah lain.
"Pak Todung Mulya Lubis (Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD) yang menyampaikan berbagai indikasi-indikasi kecurangan. Jadi, ada dari Madura, ada dari Papua, ada dari Jawa Tengah dan Jawa Timur," ungkap Hasto.
Itulah sebabnya menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP ini pihaknya bersama partai pendukung Ganjar-Mahfud tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan Pemilu 2024.
“PDI Perjuangan bersama dengan relawan saksi dan kerja sama dengan PPP, Perindo dan Hanura, terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan yang begitu banyak, juga disuarakan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi,” ujarnya.
Hasto mengungkapkan sejak era reformasi baru kali ini Pemilu diwarnai dengan gerakan civil society, termasuk seruan keprihatinan dari civitas akademika. Artinya menurut Hasto memang ada persoalan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“Artinya, memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik itu proses maupun dari hasil pemilu itu sendiri,” tutur Hasto.
