Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui sampai saat ini belum ada investasi yang masuk di Ibu Kota Nusantara (IKN). Akibatnya semua proyek pembangunan di IKN menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Belum (investasi belum ada yang terealisasi). Sekarang yang dikerjakan yang APBN semua," kata Basuki.
Saat berbicara di Istana Negara, Selasa 2 Mei 2023, Basuki menerangkan salah satu penyebab investasi belum masuk ke IKN adalah aturan teknis pembelian tanah belum selesai dibuat. Padahal menurut Basuki, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN sudah ada.
Basuki menambahkan keberadaan aturan terkait pembelian tanah di IKN sangat penting. Hal ini demi kelanjutan pembangunan di calon ibu kota negara yang baru itu.
"Bagaimana misalnya kalau ada yang membangun rumah sakit lima hektare. Nah, itu belinya (tanah) bagaimana? Makanya ada Badan Usaha Otorita. Itu yang selesaikan. Nah, sekarang mereka sedang menyelesaikan SOP-nya," ujarnya.
Basuki menduga aturan soal pembelian tanah di IKN sudah ada dalam peraturan pemerintah. Namun, prosedur teknis di lapangan tetap harus ada.
"Legalnya saya enggak tahu persis, tapi dari segi peraturan pemerintah-nya sudah ada," tuturnya.
Basuki menambahkan untuk realisasi investasi di IKN menjadi kewenangan Badan Otorita IKN Nusantara. Termasuk bagaimana teknis atau cara investor bisa membeli tanah di wilayah yang berada di Kalimantan Timur itu.
"Untuk investasi-investasi, bagaimana cara membelinya, semuanya kan ada kewenangan di Otorita. Cara beli tanah di sana, kan mereka akan membeli," ujar Basuki.
Menurut Basuki, saat ini Badan Otorita sudah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) terkait hal itu. Sedangkan Kementerian PUPR sudah menyiapkan rencana detail dan tata ruang.
Sebelumnya dalam acara Hannover Messe 2023 di Jerman Senin-Jumat, 17-21 April 2023 Badan Otorita IKN Nusantara mengundang para investor ikut mendukung pembangunan IKN Nusantara. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyatakan tercatat 182 pengajuan Letter of Intent (LOI) hingga 10 April 2023. Pengusaha yang mengajukan berasal dari 16 negara
Saat memberikan keterangan tertulis, Rabu 19 April 2023, Agung menyebut mayoritas asalah pengusaha dalam negeri. Sedangkan dari luar negeri yang terbesar berasal dari Singapura, Malaysia dan China.
“50 persen di antaranya berasal dari Indonesia, dan sebagian besar lainnya berasal dari Singapura, Malaysia, Amerika, Prancis dan China," kata Agung
