Film dokumenter Dirty Vote mendadak hilang dari platform YouTube. Hal ini sungguh mengherankan lantaran film dokumenter yang menampilkan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 saat ini sedang menjadi perhatian publik.
Pada Senin 12 Februari 2024,film Dirty Vote memang masih bisa ditemukan di YouTube. Namun video tersebut bukanlah dari kanal aslinya. Melainkan video yang diunggah pakar hukum tata negara Refly Harun dengan judul "GEGER! VIRAL FILM DIRTY VOTE! TERBONGKAR SEMUA SKENARIO CURANG!"
Hingga Senin 12 Februari 2024, pukul 14.11 WIB, video film Dirty Vote sudah disaksikan oleh 4.424.253 orang dan mendapat 44.116 tanggapan. Sedangkan kanal Dirty Vote sudah mendapat 92.500 subscriber.
Film dokumenter “Dirty Vote” dirilis Minggu 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film dokumenter ini disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono.
Dalam keterangan tertulisnya, Dandhy menyampaikan film Dirty Vote dibuat untuk mengedukasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Pemilu dan Pemilihan Presiden Pilpres, Rabu 14 Februari 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” katanya.
Dandhy menjelaskan proses pengerjaan Dirty Vote sekitar 2 pekan yang mencakup riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Terdapat 20 lembaga yang terlibat dalam pembuatan film dokumenter Dirty Vote. Diantaranya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Selain itu juga Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Lokataru, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Yayasan Lembaha Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Yayasan Kurawal.
Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Mereka menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan Pemilu 2024.
