Publik sudah sering mendengar ungkapan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri tentang penyematan atribut "petugas partai" kepada Presiden Jokowi.
Pertama kali terpublikasi pada awal-awal Jokowi terpilih sebagai Presiden RI ke-7 tahun 2014. Kini, sebutan itu masih sering beredar dalam perbincangan publik.
Rupanya, atribut itu pun berlaku untuk Megawati sendiri, petugas partai yang ditugaskan sebagai Ketua Umum partai. Petugas partai yang ditugaskan sebagai Dewan Pengarah BPIP. Petugas partai yang ditugaskan sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Bahkan, tak kurang saat Ganjar diproklamirkan sebagai Capres PDIP oleh Megawati, istilah "petugas" kembali mencuat, bahwa partai telah "meningkatkan level penugasan" Ganjar dari Gubernur Jawa Tengah menjadi Calon Presiden RI periode 2024-2029.
Bila menggunakan pendekatan "hermeneutik historis," sebutan atributif dalam dunia politik mengandung makna kesejarahan dan tujuan tertentu, karenanya istilah "petugas partai" pun dapat ditafsirkan dengan memakai perspektif itu.
Tafsir yang paling mungkin dikemukakan adalah adanya kehendak PDIP untuk melakukan koreksi atas perilaku politik (political behavior) lembaga kepresidenan yang cenderung sangat dominan dalam berbagai arena penentuan keputusan politik negara maupun pemerintahan.
Lihat saja, bagaimana peta konstelasi dukungan parpol di parlemen terhadap Presiden Jokowi. Konstelasi ini hanya menyisakan 2 partai penyeimbang (PKS dan Demokrat) dari seluruh partai hasil pemilu 2019, baik yang punya fraksi (PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PPP) maupun partai non-parlemen (Hanura, Perindo, PSI).
Lihat juga bagaimana pengendalian loyalitas menteri-menteri dengan sebuah garis perintah: “tak ada visi-menteri yang ada hanya visi Presiden!”
Garis perintah itu pun dipatuhi secara tanpa reserve oleh seluruh Menteri tanpa kecuali. Nyaris tak ada ‘komplen’ apalagi perlawanan dari menteri yang (misalnya) terkena reshuffle atau tersandung kasus korupsi.
Semua menteri patuh tegak lurus pada Presiden. Hanya pada saat sang menteri di-reshuffle atau tersandung kasus korupsi mereka kembali ke indung ketua partainya, sambil termehek-mehek minta pertolongan, agar sang ketua partai melakukan sebuah upaya penyelamatan.
Bahkan jika bisa, meminta belas kasihan presiden. Begitulah, publik membaca ‘drama-drama’ elite politik parpol dan para menteri kabinet.
Atribut Petugas Partai Sebagai Antithesa
Atribut "petugas partai" secara implisit seakan hendak me-ngerem dominasi tersebut, dan akan membangun suatu titik keseimbangan baru yang lebih proporsional dalam hubungan timbal balik antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Secara simbolik dapat juga dianggap hendak memulihkan fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif. DPR memilki sekian banyak HAK menurut konstitusi, termasuk Hak Impeachment.
Intinya, penyebutan petugas partai secara hermeneutic-historis dapat diartikan sebagai sebuah antithesa dari fenomena executive heavy lembaga kepresidenan atas lembaga-lembaga kenegaraan lainnya.
Isu IKN yang seakan dipaksakan, kemudian model kerjasama investasi dengan pihak asing yang membuat DPR seakan kelu dan gagap, serta mekanisme impeachment yang demikian rumit dan berliku sehingga nyaris mustahil ditempuh oleh DPR/MPR, adalah beberapa di antara sekian isu yang menggambarkan executive-heavy secara faktual.
Semoga saja semangat mengoreksi fenomena executive-heavy tersebut tidaklah dilandasi kepentingan status-quo semata, terutama kalangan elite parpol. Namun di-dedikasikan untuk penguatan kembali supremasi kedaulatan rakyat, yang kini relatif porak-poranda dan lunglai dihadapan kekuatan oligarki politik dan bisnis.
