Industri tekstil dalam negeri diprediksi akan tamat lebih cepat. Kondisi ini imbas dari rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus kuota impor. Prediksi itu disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ian Syarif.
Saat berbicara dalam diskusi Forum Wartawan Perindustrian di Jakarta, Kamis 17 April 2025, Ian mengatakan rencana Prabowo akan membuat industri tekstil nasional tak lagi diminati oleh pengusaha.
Ian memprediksi 70 persen pelaku industri tekstil akan meninggalkan usaha tersebut lantaran sudah tidak menguntungkan. Hal ini akibat banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia jika kuota impor tersebut dihapus.
"Jadi 70 persen mungkin kalau prediksi saya dari industri akan pelan-pelan meninggalkan industri," katanya.
Ian menambahkan pelaku industri tekstil akan memilih beralih profesi menjadi pedagang yang mempunyai lebih banyak kemudahan, terutama terkait regulasi dibandingkan menjadi pelaku industri tekstil.
"Jadi pedagang lebih gampang daripada pelaku industri. Dan yang kami selalu bilang API bikin virtual office boleh? Sedangkan untuk bikin industri selama dua tahun belum jadi. Nah, jadi saya takutnya saya generasi terakhir yang mau bikin pabrik," katanya.
Direktur PT Sipatamoda Indonesia ini mengungkapkan banyak kebijakan pemerintah yang justru menggerus industri tekstil. Misalnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang diperbolehkan membawa barang senilai hingga 1.400 dolar Amerika Serikat (AS). Selain itu juga fenomena jasa titip (jastip) yang kini kembali marak.
"Jasa titip itu sempat dihalangi kan. Bawa baju-baju gitu. Sekarang jalan lagi normal dan kita bisa lihat di TikTok berapa banyak jastiper (orang yang membuka jasa titip) yang jualan online di sana. Dan itu betul-betul membunuh industri kreatif kita terutama UKM," ucap Ian.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kuota impor dihapus, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajar hidup orang banyak. Saat berbicara dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025, Prabowo juga meminta agar peluang impor dibuka bagi siapa pun.
“Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo seperti dikutip dari laman presidenri.go.id.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan penghapusan kuota impor hanya berlaku bagi produk yang belum bisa dicukupi oleh produk dalam negeri. Arif meminta masyarakat tidak salah menafsirkan kebijakan yang dibuat Presiden Prabowo Subianto.
Saat memberikan keterangan tertulis, Kamis 10 April 2025, Arif menerangkan kebijakan menghapus kuota impor bukan membuka seluas-luasnya tetapi memberikan kemudahan. Jangan sampai impor hanya bisa dilakukan oleh satu atau dua perusahaan saja.
"Itu Bapak Presiden maksudnya supaya dipermudah, dibuka seluas-luasnya, jangan hanya 1-2 perusahaan saja. Angkanya kan sudah ada di neraca komoditas, itu yang dibuka. Jangan ditafsirkan bahwa semuanya dibuka untuk impor. Tidak begitu," ujarnya.
