Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo pada Selasa 11 April 2023 mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah merestui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai Capres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"[Ganjar dapet restu dari PDIP] Ya sudah jelas, nanti tinggal nunggu waktu resminya aja," ujar pria yang biasa disapa Rudy ini.
Namun, mantan Wali Kota Surakarta atau Solo ini tidak menjelaskan kapan PDIP akan melakukan deklarasi secara resmi atas pencapresan Ganjar. Rudy justru meminta awak media menanyakan langsung kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
"Waduh mboke aku ora ngerti itu njenengan tanya sekjen, (waduh saya tidak tahu, kamu tanya itu ke sekjen). [Pertimbangan Ganjar direstui] Loh dari kemarin kan sudah dari kader toh, kader ya dipilih Ganjar to itu," ujar Rudy.
Beberapa kabar yang berkembang menyebutkan Ganjar mendapat restu lantaran dinilai telah menunjukkan loyalitas terhadap partai. Salah satunya dengan menolak kedatangan Timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Hal itu tersebut sejalan dengan sikap PDIP yang juga menolak kedatangan Timnas Israel. Meskipun berakibat Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
Ganjar disebut-sebut juga telah menyatakan kesediaannya tegak lurus kepada partai banteng moncong putih, meski harus mengorbankan elektabilitasnya di Pilpres 2024. Diperkirakan akhir April atau awal Mei 2023, Ganjar akan secara resmi dideklarasikan sebagai Capres.
Namun kabar Megawati merestui pencapresan Ganjar langsung dibantah politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno. Saat berbicara Selasa 11 April 2023, Hendrawan menegaskan kabar tersebut tidak benar karena sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari PDIP soal nama Capres.
Anggota Komisi XI DPR RI ini pun menyebut kabar Megawati merestui pencapresan Ganjar sebagai berita yang tidak bersumber. Hendrawan pun meminta publik memperlakukan kabar tersebut tak lebih dari spekulasi belaka.
"Berita yang tidak bersumber pada Bu Ketum, Bu Puan, atau Sekjen Hasto, harus diperlakukan sebagai spekulasi," tutur Hendrawan.
