Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan III tahun 2023 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.
“Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien serta koordinasi dan sinergi KSSK yang terus diperkuat,” terang Menkeu pada konferensi pers usai rapat berkala KSSK IV-2023 di Jakarta, Jumat (3/11/2023).
Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Berkala KSSK IV-2023 yang diselenggarakan pada Senin (30/10) berkomitmen untuk melanjutkan penguatan koordinasi dan sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
“Pertumbuhan ekonomi global melambat dengan ketidakpastian yang meningkat tinggi, disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang semakin melebar,” lanjut Menkeu.
IMF memprakirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 mencapai 3,0 persen dan melambat menjadi 2,9 persen pada 2024. Sementara itu, perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan. Konsumsi swasta diprakirakan masih tumbuh kuat sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih tinggi, terkendalinya inflasi, dan aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu.
“Percepatan belanja negara terkait penyelenggaraan Pemilu serta penguatan peran APBN sebagai shock absorber diharapkan dapat mendorong konsumsi Pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat. Investasi bangunan dan non-bangunan memasuki tren peningkatan seiring dengan progres penyelesaian Proyek Strategis Nasional,” sambung Menkeu.
Pada sisi lain, sebagaimana dialami oleh banyak negara, aktivitas ekspor mengalami penurunan sejalan dengan pelemahan ekonomi global. Meskipun demikian, Menkeu secara tegas mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ke depan masih tetap kuat, yang diperkirakan berada di level 5,1 persen.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dari Januari sampai Oktober 2023, sebanyak dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bangkrut.
BPR yang bangkrut itu adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga di Jawa Timur dan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI).
Purbaya mengungkapkan dua BPR tersebut sudah dicabut izin usahanya. Namun, dana yang disimpan nasabah kedua BPR itu dijamin dan diganti LPS.
"LPS sangat cepat mengembalikan dana nasabah, jadi LPS perlu menjaga kredibilitas LPS maupun penjaminan perbankan sehingga kita perlu bergerak cepat supaya masyarakat yakin betul bahwa uang mereka dijamin LPS," kata Purbaya.
PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga memiliki 297 nasabah. Nilai simpanan nasabah yang diganti LPS sebanyak Rp 13,1 miliar dari total Rp 13,6 miliar.
Sementara itu, penggantian simpanan nasabah KRI Indramayu sebanyak Rp 248,5 miliar. "KRI di Indramayu itu nasabah 25.176 total simpanan Rp 286.000.030.035 pencarian terakhir mencapai Rp 248.582.997.000 jadi cukup cepat," ungkapnya.
Menurut Purbaya, aset LPS saat ini lebih dari cukup untuk membantu pengembalian simpanan jika ada bank yang bangkrut. Total aset LPS saat ini Rp 210 triliun.
"LPS cukup kaya, sekarang asetnya Rp 210 triliun, jadi cukuplah menjaga stabilisasi sistem, untuk menalangi kalau ada bank-bank dalam masalah," tutupnya.
