Pengamat ekonomi Media Wahyudi Askar menyatakan data dari Bank Dunia atau World Bank soal jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih bisa dipercaya ketimbang data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS). Wahyudi menyebut data Bank Dunia lebih realistis.
Saat memberikan komentar yang dikutip pada Sabtu 3 Mei 2025, Askar mengatakan angka kemiskinan yang disampaikan Bank Dunia mencerminkan pendekatan yang lebih aktual dan fair. Standar kemiskinan juga jauh lebih realistis dibanding yang digunakan BPS, yakni pendapatan Rp20.000 per hari.
"Angka (60,3 persen) World Bank mencerminkan pendekatan yang lebih aktual dan fair untuk perbandingan internasional. Ini jauh lebih realistis dalam mencerminkan kemampuan konsumsi dan standar hidup yang layak dibandingkan dengan garis kemiskinan nasional Indonesia yang hanya sekitar Rp20.000 per hari," ujarnya.
Askar pun mengaku heran dengan standar ganda pemerintah. Di satu sisi sering koar-koar Indonesia masuk ke negara berpendapatan menengah, tetapi untuk batas kemiskinan masih menggunakan indikator masyarakat miskin.
"Ini kan aneh. Pemerintah suka bermain dengan definisi. Perlu dicatat, metode penghitungan kemiskinan Indonesia saat ini masih berbasis pengeluaran, bukan pendapatan. Bila penghitungan dilakukan berdasarkan pendapatan, jumlah penduduk miskin Indonesia bisa jauh lebih tinggi," ucap Askar.
Pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS) ini menerangkan dalam beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat menengah bawah turun kelas menjadi kelompok miskin rentan. Sehingga meskipun pemerintah mengklaim angka kemiskinan ekstrem menurun, namun populasi miskin rentan (vulnerable poor) justru membengkak.
"Mereka hidup sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau krisis kesehatan," tandas Askar.
Bank Dunia dalam laporannya menyebutkan 60,3 persen penduduk Indonesia atau sekitar 172 juta jiwa masuk katagori miskin. Data tersebut berbeda dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2024 sebanyak 9,03 persen atau 25,55 juta jiwa dari total penduduk sebanyak 285,1 juta jiwa.
BPS menyatakan data tersebut berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Dalam menghitung jumlah penduduk miskin BPS menggunakan standar garis kemiskinan sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Artinya orang dengan penghasilan Rp20 ribu per hari tidak dikatagorikan miskin.
Standar yang digunakan BPS berbeda dengan Bank Dunia. Lembaga yang berkantor pusat di Washington, DC, Amerika Serikat (AS) itu menggunakan standar pendapatan negara menengah ke atas (upper middle income country) sebesar 6,85 dolar AS per kapita per hari. Artinya orang dikatagorikan miskin jika penghasilannya kurang dari Rp115.080 per hari. (kurs Rp16.800 per dolar AS)
Bank Dunia beralasan pada 2023 Indonesia sudah masuk dalam katagori negera berpendapatan menengah ke atas. Itulah sebabnya standar yang digunakan Rp115.080 per orang per hari.
Sebuah negara masuk katagori menengah kw atas jika pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) berada di kisaran 4.466 dolar AS hingga 13.845 dolar AS per kapita. Sedangkan GNI Indonesia mencapai 4.580 dolar AS per kapita.
Oleh karena itu Bank Dunia menyatakan dari total 285,1 juta jiwa penduduk Indonesia, 60,3 persen atau sekitar 172 juta jiwa diantaranya masuk katagori miskin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya saat ini tengah meninjau ulang standar garis kemiskinan yang dijadikan acuan BPS. Namun Airlangga tidak menjelaskan apakah pemerintah akan menggunakan standar Bank Dunia atau masih menggunakan standar BPS.
"Akan kita review lagi," kata Airlangga saat memberikan keterangan di kantornya, Selasa 29 April 2025.
