Joko Widodo alias Jokowi menolak dikaitkan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan Jokowi terang-terangan menyatakan tidak tertarik menjadi Ketua Umum partai yang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terlempar dari parlemen itu.
Saat berbicara usai sholat Idul Adha di Graha Saba Buana, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat 6 Juni 2025, mantan Presiden RI itu mengatakan di PPP banyak kader yang jauh lebih baik dan punya kapabilitas menjadi ketua umum.
"Enggak lah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali," ujarnya.
Ketimbang PPP, Jokowi mengaku lebih memilih PSI yang saat ini dipimpin anak bungsunya, Kaesang Pangareb.
"Saya di PSI saja lah," ujar mantan Wali Kota Surakarta ini.
Namun Jokowi memastikan sampai saat ini dirinya belum masuk ke partai mana pun, termasuk PSI. Apalagi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum partai berlogo bunga mawar itu.
"Ya nggak tahu. Di PSI juga belum dicalonkan," ucapnya.
Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengakui ada usulan dari internal partai menjadikan Jokowi sebagai nahkoda baru yang akan memimpin partai berlogo Ka'bah itu menjelang Muktamar yang rencananya digelar pada Agustus-September 2025.
"Ada juga wacana-wacana berkembang, kenapa enggak kita tawarkan saja kepada Pak Jokowi?” katanya.
Saat memberikan keterangan yang dikutip pada Rabu 28 Mei 2025, Irfan menyebut sejumlah nama juga muncul sebagai bakal calon Ketua Umum PPP. Dantaranya adalah Anies Baswedan, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Saifullah Yusuf, Marzukie Ali, dan Agus Suparmanto.
Namun Irfan menilai Jokowi adalah figur yang paling sempurna untuk memimpin PPP karena punya pengalaman politik yang panjang. Mantan politikus PKB ini menyebut Jokowi mempunyai rekam jejak politik yang lengkap dan kepiawaian dalam membangun komunikasi politik di berbagai level.
“Kalau saya melihat, sosok Pak Jokowi ini sangat piawai dalam melakukan komunikasi politik. Dia sosok yang saya rasa mampu untuk menjadikan sebuah partai itu bisa berkembang. Pengalamannya dari Wali Kota dua periode, Gubernur, lalu Presiden dua periode. Pasti dia sudah khatam, paripurna melihat kondisi riil bagaimana peta politik dan bagaimana cara komunikasi politik yang ada,” kata Irfan.
Mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) ini yakin jika dipimpin Jokowi, PPP bisa kembali mendapatkan kursi di DPR RI. Itulah sebabnya menurut Irfan, PPP harus merespon usulan tersebut.
Irfan menambahkan wacana menjadikan bapak kandung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menjadi Ketua Umum PPP bisa menjadi momentum kebangkitan bagi partai yang berdiri pada 5 Januari 1973 itu.
“Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP. Insya Allah, kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” ucap Irfan.
