Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel mengusulkan pemerintah mengontrol semua masjid di seluruh Indonesia. Hal ini demi mencegah berkembanganya paham radikalisme. Bukan hanya masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam, Rycko juga meminta tindakan serupa dilakukan di tempat ibdadah agama lain.
Berbicara saat mengikuti rapat dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 September 2023, Rycko mengatakan permintaan tersebut disampaikan setelah pihaknya melihat langkah serupa di beberapa negara.
Rycko menuturkan, BNPT sudah melakukan studi banding dengan negara lain, baik di Asia Tenggara seperti Malaysia, maupun negara-negara Timur tengah, seperti Oman, Qatar, Arab Saudi dan Maroko. Di negara-negara tersebut diketahui pemerintah melakukan kontrol terhadap tempat ibadah dengan berbagai macam mekanisme. Dengan demikian, masjid dan tempat ibadah agama lain bisa diawasi penggunaanya.
Rycko menjelaskan, di negara-negara tersebut semua materi yang disampaikan kepada jamaah, seperti khotbah, tausiyah dan sebagainya materianya selalu dikontrol pemerintah. Sehingga tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan tempat ibadah pun bisa dicegah.
"(Di negara-negara itu) semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan tausiyah, memberikan khotbah, memberikan materi, termasuk kontennya di bawah kontrol pemerintah," tutur Rycko.
Mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri ini berharap mekanisme semacam itu juga diterapkan di Indonesia. Tidak hanya bagi umat Islam, Rycko menekankan tindakan yang sama juga harus diterapkan di agama lain yang ada di Indonesia.
Rycko menambahkan jika mekanisme kontrol diterapkan, semua konten yang mengarah pada kebencian dan menghujat pihak lain bisa dicegah. Ajakan pada tindakan kekerasan juga bisa ditangkal, termasuk mengajak memusuhi pemerintah yang sah.
"Kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah, bukan hanya masjid, tapi semua tempat peribadatan kita. Siapa saja yang boleh memberikan, menyampaikan konten di situ, termasuk mengontrol isi daripada konten supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan, ajaran-ajaran kebencian, menghujat golongan, pimpinan, bahkan menghujat pemerintah," tutur mantan Kapolda Jawa Tengah ini.
Usulan Rycko tersebut juga menjadi jawaban atas pertanyaan anggota Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyinggung kabar adanya karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang diduga terpapar radikalisme. Safaruddin menambahkan, temuan adanya masjid milik PT Pertamina di Kota Balikpapak, Kalimantan Timur yang kerap mengritik pemerintah.
"Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur, ada masjid di Balikpapan, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu," papar Safaruddin.
