Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak akan mengisi jabatan di Bank DKI dengan pejabat titipan. Hal ini agar Bank DKI bisa dikelola secara profesional oleh orang-orang berkualitas.
“Gak ada titipan sama sekali,” ujarnya.
Saat memberikan keterangan yang dikutip pada Minggu 20 April 2025, Pramono menyatakan keinginannya agar Bank DKI bisa go public melalui Initial Public Offering (IPO). Sehingga nantinya saham bank pembangunan daerah (BPD) milik Pemprov Jakarta itu sahamnya bisa dimiliki masyarakat luas.
Itulah sebabnya mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) ini menilai Bank DKI perlu memiliki manajemen yang lebih solid dan lebih konkret.
“Karena bagi saya kalau bisa melakukan IPO yang mengontrol adalah publik. Dan untuk itu saya sudah memerintahkan, untuk kali ini penentuan direksi Bank DKI harus betul-betul profesional,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut Pramono juga mengungkapkan keinginannya mengubah nama Bank DKI. Hal ini mengingat Jakarta bukan lagi berstatus daerah khusus pusat pemerintahan. Sehingga tidak relevan jika masih menggunakan nama Bank DKI.
"Karena nanti Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, tentunya kita tidak bisa mengambil kata-kata DKI. Dalam jangka menengah ini akan segera kami putuskan rebranding Bank DKI,” ucapnya.
Meski demikian Pramono belum memastikan nama baru untuk Bank DKI. Politikus PDIP ini hanya menyebut pergantian nama harus sejalan dengan arah strategi bisnis Bank DKI ke depannya.
"Apakah menjadi Bank Jakarta, apakah Bank Betawi, apakah menjadi bank global, ini sedang kami pikirkan dan segera akan kami putuskan,” ujarnya.
Sebelumnya pada Selasa 8 April 2025, Pramono telah mencopot Amirul Wicaksono dari jabatan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI. Keputusan ini imbas dari terjadinya gangguan layanan Bank DKI pada Minggu 30 Maret 2025 atau sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Posisi tersebut kini diisi oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo
"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang. Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono.
