Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta para menteri anggota Kabinet Merah Putih tidak membebani Presiden Prabowo Subianto dengan berbagai keputusan yang dibuat. Itulah sebabnya Muzani mengingatkan agar para menteri mengkaji lebih dalam setiap keputusan yang akan dikeluarkan.
"Sebaiknya, saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden, padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian," katanya.
Saat memberikan keterangan di Gadung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Juni 2025, Muzani menyinggung sejumlah polemik keputusan menteri yang kemudian diambil alih oleh Prabowo. Salah satunya keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagari) Tito Karnavian menyerahkan empat pulau milik Aceh ke Sumatera Utara.
"Apakah pulau atau masalah-masalah lain, supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan," ujar Muzani.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra ini juga menyoroti kabar pulau di Kepulauan Anambas yang diperjual belikan di situs luar negeri. Muzani pun mendesak Mendagri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid segera berindak.
Muzani menegaskan pulau-pulau terluar adalah batas atau pagar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memperjual belikan pulau-pulau itu adalah perbuatan terlarang. Itulah sebabnya kementerian terkait harus berindak cepat.
"Ya saya kira itu (jual beli pulau) adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Terutama pulau-pulau terluar adalah pagar bagi perbatasan wilayah NKRI. Sehingga saya kira Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BPN harus bertindak cepat, supaya pulau-pulau kita ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab," jelasnya.
Muzani juga meminta terkait mengawasi kondisi di pulau-pulau terluar, seperti Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Menurutnya pengawasan penting dilakukan agar pembangunan di pulau tersebut bisa berjalan.
"Enggano itu kan sebenarnya sudah lama termasuk bagian dari wilayah Bengkulu. Tapi saya kira dengan penegasan keppres kemarin menjadi tegas, sehingga Pemerintah Provinsi Bengkulu bisa melakukan pembangunan di pulau tersebut, karena pulau tersebut penduduknya juga cukup banyak," imbuh dia.
Muzani mengatakan keberhasilan pembangunan di pulau-pulau terluar akan menjadi kebanggaan Indonesia. Pasalnya pulau-pulau terluar menjadi perbatasan Indonesia dengan negara lain.
"Sehingga pulau perbatasan pun hendaknya dibangun sebagai pagar perbatasan kita dengan negara lain. Saya kira itu bagus supaya ada kebanggaan kita berbangsa, kita ada kebanggaan kita ber-Indonesia dan ber-NKRI," lanjutnya.
