Mabes Polri akhirnya memberikan penjelasan terkait terjadinya bentrokan antara aparat keamanan dan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulaun Riau. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui saat ini di Pulau Rempang Batam tengah dilaksanakan pembebasan lahan yang rencananya menjadi lokasi Rempang Eco City.
Saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis 7 September 2023, Listyo mengatakan sejumlah warga yang menolak rencana tersebut melakukan penghadangan saat petugas dari Badan Pengusahaan (BP) Batam hendak melakukan pengukuran tanah.
"Terkait dengan Pulau Rempang, di sana ada kegiatan terkait dengan pembebasan atau mengembalikan kembali lahan milik otoritas Batam yang saat ini mungkin dikuasai beberapa kelompok masyarakat," ujar Listyo.
Mantan Kabareskrim ini menambahkan pihak BP Batam telah berupaya melakukan pendekatan dan musyawarah dengan warga setempat. Selain itu menurut Listyo, BP Batam telah menyiapkan relokasi dan ganti rugi terhadap lahan yang akan dibebaskan.
Namun warga tetap bersikeras menolak. Beberapa warga mengaku akan terus melakukan aksi seperti memblokir jalan menggunakan batang pohon. Hal ini sebagai upaya mempertahankan lahan tempat tinggalnya. Kondisi itulah yang memaksa kepolisian nmelakukan penertiban.
"Namun demikian karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban," jelasnya.
Listyo memastikan aparat yang bertugas di lapangan tetap mengedepankan upaya komunikasi antara warga dan pihak BP Batam dalam menyelesaikan masalah ini.
"Tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi penyelesaian dengan musyawarah mufakat menjadi prioritas sehingga kemudian masalah di Batam di Pulau Rempang itu bisa diselesaikan," pungkas Listyo.
Seperti diberitakan sebelumnya, bentrokan antara aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dengan warga terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bentrokan terjadi setelah warga menolak kedatangan petugas yang akan melakukan proses pengukuran untuk pengembangan kawasan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kamis 9 September 2023.
Warga yang tidak setuju dengan rencana pengembangan kawasan tersebut melakukan penghadangan petugas yang akan melakukan pengukuran. Warga berdalih kawasan tersebut merupakan kampung adat Melayu. Tak hanya mengadang, warga juga menebang beberapa batang pohon guna menghalangi masuknya alat berat.
Petugas gabungan pun terpaksa menembakkan gas air mata guna membubarkan ratusan massa yang memblokir jalan diujung jembatan 4 Pulau Rempang. Akibatnya beberapa warga terpaksa dilarikann ke rumah sakit lantaran terkena tembakan gas air mata, termasuk beberapa siswa SMP Negeri 22.
"Ada belasan siswa yang saya tau dibawa oleh ambulan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Gas air mata itu tadi terbawa angin, karena ribut dekat dari sekolah kami," ujar Muhammad Nazib, Kepala Sekolah SMP Negeri 22.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait meminta masyarakat tidak mudah terpancing dengan informasi yang tidak benar soal tindakan yang dilakukan aparat keamanan.
Saat memberikan keterangan, Kamis 7 September 2023, Ariastuty menerangkan justru warga masyarakatlah yang pertama melakukan tindakan kekerasan dengan melemaparkan batu dan botol ke petugas pengukuran. Padahal saat itu menurut Ariastuty, petugas sudah menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Ariastuty menyebut ada beberapa warga yang ditangkap lantaran kedapatan membawa senjata tajam.
"Informasi dari tim di lapangan, sudah ada beberapa oknum provokator yang ditangkap pihak kepolisian. Beberapa di antaranya bahkan didapati membawa parang dan sudah berhasil diamankan," ujarnya.
Sebelumnya diketahui, BP Batam akan melakukan relokasi terhadap warga di Pulau Galang dan Pulau Rempang. Pasalnya kedua pulau itu akan dilakukan pembangunan pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Selain itu kedua pulau yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu akan disulap menjadi kawasan wisata.
Lahan yang akan digunakan untuk proyek tersebut seluas 17 ribu hektare. Pada lahan yang diklaim dimiliki oleh PT Meg itu saat ini terdapat 16 kampung yang dihuni tak kurang 1.000 warga.
