Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menolak rencana penerapan tarif berbeda bus Transjakarta. Perbedaan tarif berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) itu justru akan membuat warga enggan menggunakan moda transportasi yang sering disebut Busway itu.
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Sholikhah menyebut pembedaan tarif Transjakarta antara warga Jakarta dan luar Jakarta adalah rencana yang tidak tepat. Terutama jika dikaitkan dengan upaya mengatasi kemacetan dengan mendorong penggunaan transportasi publik.
Saat membacakan pandangan umum Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 9 Oktober 2023, Sholikhah mengatakan penerapan tarif berbeda justru akan meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi. Akibatnya kemacetan di ruas jalan Jakarta bakal terjadi.
“Akibatnya upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan menjadi tidak efektif,” ujar Sholikhah.
Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana menerapkan sistem tarif baru, yakni account based ticketing (ABT). Sistem tersebut juga akan diterapkan pada moda transportasi MRT dan LRT. Nantinya penumpang akan dibedakan berdasarkan domisili dan status ekonomi.
Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta Welfizon mengatakan penerapan tiket berbasis ABT sudah lazim dilakukan di berbagai negara. Keunggulan dari sistem ini, menurut Welfrizon adalah pemberian subsidi yang tepat sasaran.
"Next-nya, nanti konsepnya dengan ABT itu di mana-mana di seluruh dunia, konsep subsidi itu sekarang makin tepat sasaran,” katanya.
Saat berbicara, Selasa 19 September 2023 seperti dikutip dari tempo.co, Welfrizon menerangkan data yang digunakan sudah terintegerasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta. Itulah sebabnya subsidi diyakini akan lebih tepat sasaran dengan menggunakan sistem ABT.
“Bisa jadi ada orang, X misalnya, dengan penghasilan sekian, dia harusnya mendapatkan tiket non-subsidi. Jadi kalau Transjakarta, misalnya biaya produksinya Rp15 ribu, dia harus bayar Rp15 ribu,” ujarnya.
Welfrizon menambahkan penumpang yang masuk kategori keluarga prasejahtera akan mendapat tarif 15 persen lebih murah ketimbang penumpang dengan katagori mampu. Bahkan jika benar-benar tidak mampu, penumpang bisa naik bus Transjakarta secara gratis.
Welfrizon menerangkan sistem ABT juga membedakan penumpang berdasarkan domisili. Tarif untuk warga DKI bakal berbeda dengan luar DKI. Itulah sebabnya sistem ABT diharapkan juga bisa membantu pemberlakuan kebijakan lain tepat sasaran.
“Rumusnya, misalnya KTP DKI harga sekian, kalau KTP non-DKI harga berbeda. Itu memungkinkan karena nanti semua sudah account base ticketing,” ujarnya.
Welfrizon mengungkapkan untuk tahap pertama, tiket Transjakarta berbasis ABT berupa aplikasi JakLingko Indonesia yang bisa diunduh di smartphone warga. Aplikasi tersebut saat ini tengah diuji coba secara terbatas.
“Aplikasinya sudah lagi diuji coba terbatas,” ucap Welfrizon.
