Belakangan ini banyak yang bertanya: siapa saja sih koruptor yang sudah pasti jadi incaran Prabowo? Ketika beberapa kawan mempertanyakan hal ini, saya jawab singkat saja: banyak! Saking banyaknya, hal inilah yang membuat Prabowo jadi terkesan setengah hati memberantas korupsi.
Sekarang ini sudah hampir 100 hari Prabowo dipercaya rakyat sebagai Presiden RI yang ke-8. Rakyat masih terus menunggu dan bertanya-tanya: mengapa pemberantasan koruptor secara tuntas belum juga terjadi? Bahkan gejalanya saja belum muncul terbaca dengan jelas. Ada masalahkah? Ternyata memang ada!
Bayangkan saja, dalam keseharian melaksanakan tugas sebagai presiden, Prabowo sudah harus mau bekerja di tengah kepungan para (potensial) koruptor yang seharusnya ia sikat dan habisi. Para individu (potensial) koruptor yang menurutnya sangat berbahaya itu, ada di lingkaran kerjanya. Bekerja sebagai Pembantu Presiden.
Para pembantu presiden ini; baik Menteri, Wakil Menteri, Utusan Khusus, dan selevelnya, cukup banyak yang namanya sudah bermunculan di media masa terindikasi kuat sebagai pelaku atau setidaknya terhimbas melakukan kejahatan luar biasa ini (korupsi). Sialnya, mereka belum terjaring, karena selalu berhasil terhindar dari jeratan hukum. Pasalnya mereka mempunyai ‘Bapak pelindung’ yang oleh Prabowo sangat diperhitungkan.
Mengapa bisa mereka masuk dalam kabinet Merah Putihnya Prabowo? Dari orang sangat dekat dengan Prabowo, menurutnya mereka itu adalah para Menteri hasil usulan sang Pelindung alias ‘Raja Solo’ yang terpaksa harus ia terima. Bukan karena kapasitas dan prestasi kerjanya yang memang baik dan diperlukan, tapi ia terima karena beban utang budi Prabowo terhadap sang ‘Raja Solo’ yang dalam. Di dunia politik langkah Prabowo melakukan bayar utang ini, dikenal dengan istilah politik “I owe You”. Bisa jadi sang ‘Raja Solo’ ketua ‘Partai Coklat’ menyodorkan nama-nama menteri dan orang-orang kepercayaannya saat Prabowo sowan menemuinya di Istana Solo.
Masalah para (potensial) koruptor di lingkaran kabinet Merah Putih ini, sangat serius dipersoalkan oleh para pengamat dan pegiat anti korupsi. Bagaimana mungkin Prabowo bisa bersih-bersih bila sapu yang digunakan untuk bersih-bersih adalah sapu yang berlumuran kotoran. Apalagi sapu kotor ini diposisikan sebagai sapu utama pembersih kotoran. Celetukan sinis pun bermunculan…ini sih bersih-bersih versi dagelan yang sangat tidak lucu! Sehingga bagi masyarakat, hanya tinggal lagi satu harapan, semoga Prabowo berani bertindak tegas, tanpa pandang bulu menyikat habis para koruptor; Now or Never!
Dalam berbagai pendapat pakar, melakukan bersih-bersih kabinet ini merupakan sarat mutlak yang bersifat sangat mendasar. Membersihkan lembaga penegakan hukum dari para pejabat korup, merupakan langkah pertama yang harus segera dilakukan. Bila kotoran masa lalu dibiarkan masih melekat di lembaga-lembaga penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga judikatif, juga KPK), dipastikan harapan rakyat hanya merupakan mimpi di siang bolong.
Nah, langkah nyata apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap sejumlah kasus kejahatan ekonomi-keuangan negara yang sudah jelas-jelas ramai bermunculan viral sebagai berita di media massa. Antara lain seperti kasus judi online, kasus korupsi timah, nikel Bobby Medan, PIK 2, PSN, IKN, kasus kejahatan keuangan di sejumlah Departemen, Kasus kejahatan pencucian uang, dan lain-lain. Bila sejumlah kasus ini dibiarkan dalam ketidakpastian hukum, hal ini akan menjadi pemicu menggelembungnya ketidak percayaan rakyat kepada Presiden.
Menggelembungnya ketidak percayaan rakyat ini akan memicu menggelembungnya keresahan yang ditimbulkan oleh ketidak pastian. Menggelembungnya keresahan yang semakin besar akan memicu timbulnya berbagai kerusuhan. Sementara kerusuhan yang memuncak berpotensi membuka pintu terjadinya social unrest bahkan revolusi. Dan bagaimana bila yang terjadi malah amok massal, chaos tak terkendali? Niscaya segala yang sudah kita bangun dengan susah payah selama ini, akan menyeret kita sebagai bangsa dan negara kembali ke titik Nol!
Oleh karenanya, sangat disayangkan sekali bila kemauan keras dan niat baik Prabowo untuk secara bersungguh-sungguh memberantas korupsi, luntur di tengah jalan. Hanya karena Prabowo merelakan dirinya surrender to the kingdom of evil…menyerah kepada kerajaan iblis! Rela membuka pintu kerajaan iblis yang menghembuskan jebakan busuk lewat penggelembungan dan pengolahan secara sistemik politik I owe you ala ‘istana Solo’! Seakan tanpa bantuan sang Raja dengan pasukan ‘Partai Coklatnya’, Ia digiring untuk selalu merasa tak mungkin dirinya hari ini bisa menjadi Presiden.
Oleh karenanya, sudah saatnya Prabowo harus meyakini bahwa ia menjadi RI No. 1 di Republik ini, karena rakyat menghendakinya! Hutang terbesar Prabowo adalah kepada rakyat. Bukan kepada sang Raja perancang politik I owe you; karena toh semakin jelas terbaca bahwa seluruh gerak dan langkahnya hanyalah kepentingan politik (Money and personal power), bukan untuk bangsa dan negara! Seharusnya Prabowo meyakini bahwa Rakyatlah tuan sesungguhnya atas dirinya sebagai Presiden, pemegang mandat dari rakyat! Bukan dari seorang penyihir yang pandai memanipulasi sederet hayalan yang bisa didesain dan dibuat menjadi seolah kenyataan.
Sudah saatnya Prabowo mengacungkan kembali kepalan tinjunya ke arah para perampok kekayaan negara sebagaimana dulu sering ia lakukan sebelum menjadi Presiden. Karena pada dasarnya, ia tahu pasti siapa-siapa saja para koruptor itu. Nama mereka sebenarnya telah lama tersimpan dalam catatan di saku baju Prabowo sejak beberapa tahun lalu. Waktunyalah sekarang untuk menyikat dan menghabisi mereka! Dengan catatan penting; tanpa pandang bulu, apakah ia pejabat setingkat Lurah, hingga mantan Presiden sekalipun!
Atau , Prabowo lebih memilih untuk memaafkan dan membiarkan mereka terus berkembang biak subur, semakin gendut, dan semakin kuat?! Bila pilihan ini yang diambil, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Karena selain menyengsarakan rakyat, ia begitu tega membiarkan ayahnya tercinta, almarhum Sumitro Djoyohadikusumo, menangis setiap hari di alam baka. Menyesali telah menghadirkan seorang anak yang tidak bisa menjunjung tinggi derajat orang tua sebagai tokoh bangsa yang sangat dihormati masyarakat. Sebagai kawan yang mengenal dirinya, saya yakin ia tak akan membiarkan hal itu terjadi!
Namun, waktu seratus hari untuk dijadikan patokan menilai kesungguhan Prabowo dalam upaya menyikat korupsi hingga ke akar-akarnya, rasanya terlalu pendek. Saya lebih toleran dan rasional untuk melipatgandakan batasan waktu evaluasi menjadi 100 hari x 2. Sementara angka 100 x 3 terlalu membuka kemungkinan potensi Kapal Indonesia yang sangat besar, terancam tenggelam dengan sangat menyedihkan!
The choice is yours Mr.President!
