Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid mengungkapkan fakta yang cukup mencengangkan, ada satu keluarga yang menguasai 1,8 juta hektar tanah di Indonesia. Pada saat yang bersamaan, banyak petani yang harus berkonflik demi mendapatkan satu atau dua hektar tanah.
Saat memberikan pernyataan seperti dikutip dari laman Kementerian ATR pada Selasa 6 Mei 2025 Nusron mengatakan kondisi ini adalah sebuah ketimpangan struktural yang sangat jelas. Namun Nusron tidak menyebut keluarga siapa yang dimaksudnya.
“Petani kecil di NTB (Nusa Tenggara Barat), termasuk warga Nahdlatul Wathan, mencari tanah satu atau dua hektar saja bisa berkonflik. Tapi ini, ada satu keluarga yang menguasai sampai 1,8 juta hektar, ini jelas ketimpangan struktural,” ucapnya.
Nusron membeberkan, dari total 170 juta hektar tanah di Indonesia, 70 juta hektar di antaranya merupakan kawasan non-hutan. Sekitar 46 persen dari lahan non-hutan itu atau sekitar 30 juta hektar dikuasai oleh hanya 60 keluarga besar pemilik korporasi.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini menambahkan atas dasar itulah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dilakukan penataan ulang sistem pembagian dan pengelolaan tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Nusron menyebut penataan dilakukan dengan mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.
“Bagi yang sudah menguasai tanah luas, jangan ditambah, yang kecil kita bantu berkembang, yang belum punya, kita carikan tanah. Itulah konsep keadilan yang kami perjuangkan,” ujar Nusron.
Politikus Partai Golkar ini pun menegasakan pihaknya membuka diri dan siap bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, seperti Nahdlatul Wathan.
Kementerian ATR menurut Nusron, sebelumnya juga telah bermitra dengan PBNU, Muhammadiyah, Persis dan MUI. Langkah tersebut dilakukan lantaran mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam.
“Kami siap bekerja sama dengan Nahdlatul Wathan, sebagaimana kami sudah bermitra dengan PBNU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI. Karena Indonesia ini besar dan mayoritas penduduknya adalah umat Islam, dan di dalamnya ada Nahdlatul Wathan. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam gerbong pembangunan,” tandas Nusron.
