Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran. Pasalnya banyak hal di Pertamina yang justru tidak diketahuinya.
Pernyataan tersebut disampaikan pria yang biasa disapa Ahok ini usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis 13 Maret 2025. Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018-2023.
“Saya juga kaget-kaget, gitu lho. Kok gila juga ya, saya bilang gitu ya,” katanya
Ahok menuturkan selama 10 jam menjalani pemeriksaan, dirinya banyak mendengar hal baru soal operasional. Pasalnya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 2019-2024, politikus PDIP itu tidak mendengar hingga ke operasional di anak-anak perusahaan atau subholding.
“Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding-nya. Subholding kan saya enggak bisa sampai ke operasional,” ucapnya.
Ahok menjelaskan baru mendengar beberapa hal, seperti penelitian terhadap sebuah fraud atau penipuan, hingga transfer yang dipertanyakan.
“Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya Ahok menegaskan siap diperiksa terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018–2023. Ahok bahkan siap membuka semua rekaman rapat di Pertamina.
"Saya siap (dipanggil Kejagung), saya senang membantu, dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat itu diputar (secara terbuka), biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina," kata Ahok, Jumat 28 Februari 2025,
Namun mantan mantan Bupati Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung ini mengaku tidak tahu-menahu soal kasus pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite menjadi Pertamax. Menurut Ahok hal itu adalah urusan teknis.
Agar kasus korupsi di Pertamina terungkap, Ahok menyarankan Kejagung menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (PPATK).
"Tolong penyidik, BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa. Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar, karena dalam RKAP dan RUPS yang sudah ditandatangani menteri, itu harus hemat 46 persen," ucap Ahok.
Sedangkan PPATK bisa memeriksa kemana dana dari kontraktor Pertamina mengalir dan siapa saja yang menerimanya. Harta kekayaan para pejabat Pertamina, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditunjuk menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) sejak 22 November 2019. Penunjukan Ahok berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-282/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019. Namun pada 2 Februari 2024 Ahok menyatakan mengundurkan diri.
