Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menolak permintaan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dinilai bukan peruntukannya.
Setelah sebelumnya menolak membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, Purbaya juga mengatakan hal yang sama terhadap permintaan membangun family office menggunakan APBN.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin membangun family office bahkan sejak masih menjabat Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Saat berbicara di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin 13 September 2025, Purbaya menyatakan tidak melarang pembangunan family office asalkan tidak menggunakan uang negara.
"Saya sudah dengar lama isu itu (family office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya (APBN) enggak akan alihkan ke sana," katanya.
Purbaya menegaskan APBN hanya akan digunakan untuk program yang tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.
"Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja," ujar Purbaya.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengaku belum memahami konsep pembentukan family office yang disampaikan Luhut. Itulah sebabnya ia tidak ingin terlibat dalam rencana tersebut.
"Saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," imbuh Purbaya.
Ide pembentukan family office kembali disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan pada akhir Juli 2025. Saat berbicara di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin 28 Juli 2025, Luhut mengatakan rencana itu tetap berjalan meski rezim pemerintahan telah berubah.
Mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini bahkan menargetkan family office bisa beroperasi pada tahun ini.
"Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden. Ya kita harap tahun ini harus bisa," katanya.
Family office merupakan firma penasihat manajemen kekayaan swasta yang melayani individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi. Satu family office mengelola kekayaan satu individu atau keluarga. Family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak.
Family office sudah diterapkan di berbagai seperti Singapura, Abu Dhabi, dan Hongkong. Singapura bahkan sudah punya 1.500 family office.
Usulan pembentukan family office pertama kali disampaikan Luhut pada Mei 2024 saat masih menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pemerintah saat itu memproyeksikan investasi dari family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai 500 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar 11,7 triliun dolar AS. Luhut menyebut investor asing yang menaruh uang mereka di family office hanya dikenakan pajak jika dari investasinya bisa menciptakan lapangan kerja.
