Sebanyak 243 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten dikabarkan diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di tahun 2024. Sertifikat tersebut berada di area yang terpasang pagar laut di Desak Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
Kabar itu mencuat setelah diunggah di akun X atau Twitter @PaltiWest2024 pada Minggu 26 Januari 2025. Pemilik akun tersebut, Bang Nalar mengatakan ada dokumen yang mengindikasikan keterlibatan AHY.
"Update terbaru! Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024," tulisnya.
Bang Nalar juga menyertakan tangkapan layar berita berjudul "243 Sertifikat SHGB Pagar Laut Terbit di Era Menteri AHY"
Bang Nalar pun menyebut partai yang dipimpin AHY, Partai Demokrat sedang posisi tertekan bahkan panik lantaran kabar tersebut.
"Panik nih kayaknya Demokrat," tambahnya.
Sebelumnya AHY mengaku tak mengetahui tentang sertifikat HGB dan SHM pagar laut di Tangerang, Banten. AHY menyebut dirinya masuk kabinet pada 2024, sedangkan sertifikat itu dibuat pada 2023.
Saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari 2025, AHY mengaku tak mengetahui tentang sertifikat HGB dan SHM pagar laut di Tangerang, Banten. AHY menyebut dirinya masuk kabinet pada 2024, sedangkan sertifikat itu dibuat pada 2023.
"Saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024," ujar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini.
Partai Demokrat juga pernah meminta Ketua Umumnya tidak dikaitkan dengan kasus pagar laut Tangerang. Permintaan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Melalui unggahan di akun X miliknya, @jansen_jsp Senin 20 Januari 2025.
“Jangan ada yg mengkaitkan HGB di pagar laut itu ke Ketua Umum kami mas @AgusYudhoyono,” katanya.
Jansen menegaskan, HGB itu terbit sejak Agustus 2023. Sebelum AHY menjabat Menteri ATR/BPN di era Presiden Jokowi.
“HGB nya itu terbit sudah sejak Agustus 2023 (sebagaimana keterangan dalam foto dibawah). Sedangkan mas AHY jadi Menteri ATR/BPN baru Februari 2024. Jadi HGB itu terbit jauh sebelum mas AHY jadi Menteri ATR/BPN,” tambahnya.
Jansen menambahkan pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat HGB adalah Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Pasalnya BPN menerbitkan HGB karena tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuat Pemda
“Jadi bukan ujug-ujug BPN menerbitkan HGB. Yang bertanggungjawab dan mengenal terhadap wilayah itu ya Pemda,” terang Jansen.
