Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan terus terjadi. Sebanyak tiga pabrik yang bergerak di sektor industri tekstil dikabarkan bakal segera tutup dan mengakibatkan 4.050 pekerja kehilangan pekerjaan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan, ketiga pabrik itu berlokasi di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung.
"Awal tahun 2025 sudah ada perusahaan yang plan PHK. Lokasinya ada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung," katanya.
Saat memberikan keterangan yang dikutip pada Rabu 8 Januari 2025, Ristadi menerangkan pabrik yang di Kabupaten Tangerang, Banten memproduksi sepatu dengan jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 2.400 orang.
Sedangkan yang di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung kondisi lebih parah. Bukan hanya mem-PHK karyawan, kedua perusahaan itu bahkan berencana menutup pabrik lantaran tidak ada pesanan. Jumlah pekerja yang bakal kehilangan pekerjaan sebanyak, yang di Bandung 900-an dan yang di Subang sekitar 750 orang.
"Yang di Kabupaten Tangerang memproduksi sepatu untuk merek internasional, akan PHK 2.400 pekerja. Yang di Kabupaten Bandung mau tutup, PHK 900-an pekerja. Dan yang di Subang, mau tutup, PHK sekitar 750 pekerja. Penyebabnya barang produksi tidak laku dan tidak ada pesanan dari buyer," sebutnya.
Ristadi menambahkan jumlah pekerja yang terkena PHK sangat mungkin bertambah. Pasalnya ada perusahaan-perusahaan yang melakukannya tanpa diketahui publik. Ristadi mencontoh perusahaan di Kabupaten Tangerang yang setiap melakukan PHK selalu diam-diam atau silent.
"Perusahaan yang di Kabupaten Tangerang itu merupakan bagian dari grup perusahaan lain, yang juga telah melakukan PHK. Perusahaan ini tiap PHK selalu silent, tertutup. Sebelumnya pekerjanya ada 24 ribuan, sisa sekitar 19.000-an, sekarang mau PHK 2.400-an pekerja," ujarnya.
Akibatnya angka PHK yang dimiliki pemerintah selalu lebih rendah dari yang terjadi sebenarnya.
"Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) dan Dinas-Dinas tenaga kerja di daerah itu tidak jemput bola, cuma nunggu laporan dari pengusaha saja kalau ada PHK. Kadang terjadi jika PHK tinggi, tapi karena kepentingan politis Kepala Daerahnya ya tidak diekspose karena takut dicap jelek kinerjanya. Apalagi kalau Kepala Daerahnya mau maju lagi," ucap Ristadi.
Badai PHK terutama di sektor industri tekstil juga diakui Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu yang mengatakan terdapat sekitar 110.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Jumlah tersebut terdiri dari 90.000 di sektor tekstil dan 20.000 di sektor produk tekstil atau pakaian.
"Memang ada satu dua sektor seerti tekstil dan pakaian itu masing-masing 90.000 dan 20.000 minus tetap seluruhnya kita naik di 4,8 juta tenaga kerja baru secara net," ujar Febrio.
