Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui penerimaan pajak 2023 melandai. Sri Mulyani menyebut jika dibanding 2022, tahun ini cenderung menurun.
Saat berbicara dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN Kita), Senin 26 Juni 2023, Sri Mulyani menerangkan penerimaan pajak periode Januari-Mei 2023 tumbuh 17 persen. Angka tersebut lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebebesar 53,5 persen.
"Jadi kita masih tumbuh double digit di atas pertumbuhan tinggi tahun lalu. Ini patut kita syukuri dan jaga karena ini akan topang kegiatan perekonomian dalam bentuk belanja," ujar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksanaan Bank Dunia ini mengungkapkan kinerja penerimaan pajak 2 bulan terakhir hanya tumbuh 1 digit. Hal ini imbas dari penurunan harga komoditas dan perlambatan impor.
Meski demikian, realisasi penerimaan pajak Mei 2023, mencapai Rp830,29 triliun atau tumbuh 16,40 persen. Angka tersebut telah mencapai 48,33 persen dari target pajak 2023 yang sudah dikumpulkan.
"Artinya ini adalah kenaikan 16,4 persen dibandingkan tahun lalu,” katanya.
Sri Mulyani merinci, peneriman Pajak Penghasilan (PPh) dan non migas sebesar Rp486,84 triliun atau 55,7 persen dari target. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp300,64 triliun atau tumbuh 21,31 persen.
"Kenaikan dari PPh non migas dan PPN ini menggambarkan secara langsung atau tidak langsung kegiatan ekonomi,” kata Sri Mulyani.
Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya senilai Rp5,78 triliun atau 77,24 persen. PPh migas tercatat sebesar Rp36,94 triliun atau tumbuh 2,48 persen.
Sri Mulyani berharap ke depan penerimaan pajak akan termoderasi karena adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang tidak berulang. Pada saat yang sama, penerimaan pajak akan mengikuti fluktuasi konsumsi, belanja pemerintah, impor dan harga komoditas