Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevry Hanteru Sitorus mengakui partainya telah bersalah menghadirkan Joko Widodo (Jokowi) di panggung politik Indonesia. Untuk itu menurut Deddy, PDIP meminta maaf.
"Terus terangnya, mohon maaf Jokowi hadir dalam panggung politik dosa kita [kami]," kata Deddy.
Namun saat berbicara dalam rilis survei Nagara Institute dengan tema Toleransi Pemilih Terhadap Politik Dinasti pada Pemilu dan Pilkada 2024 yang dikutip dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis 19 Desember 2024, Deddy menyatakan PDIP tidak sepenuhnya berdosa atas apa yang telah dilakukan Presiden RI ke-7 itu.
PDIP menurut Deddy juga tidak harus sepenuhnya bertanggung jawab atas semua tindakan Jokowi. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak menduga Jokowi sebagai kader akan merusak demokrasi di akhir masa jabatannya sebagai presiden.
"Tapi kan kita enggak dosa dengan kelakuannya semua kan. Masa kita harus tanggung jawab juga, yang bener aja dong kita tanggung jawab, dia sama Tuhan," ujar Deddy.
Anggota Komisi II DPR RI ini menuturkan tidak adil jika kerusakan demokrasi di Indonesia dibebankan kesalahannya kepada rakyat. Menurut Deddy, elite politik dan partai yang justru harus bertanggung jawab.
"Siapa yang rusak? Rakyatnya? Ya elitenya, calonnya, partainya. Karena apa? Karena memang itu tadi pelembagaan partai politik itu enggak jalan, rekrutmen itu enggak jalan dengan baik. Itu problem, luar biasa, jadi jangan salahkan rakyat," ucap Deddy.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto pernah mengungkapkan penyesalannya lantaran PDIP tidak melakukan tes psikologi atau psikotes terhadap Jokowi. Terutama saat mula mengusungnya di pangy politik Indonesia, yakni saat mencalonkan Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta pada 2005.
Saat berbicara di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis 12 September 2024, Hasto menerangkan proses pencalonan Jokowi dalam setiap tingkatan kontestasi, baik Pemilihan Kepala Daerah Pilkada maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah selaras dengan ideologi PDIP.
"Jadi saudara-saudara sekalian, proses pencalonan Pak Jokowi secara berjenjang, dari wali kota bergerak ke atas itu senafas dengan ideologi partai," katanya.
Hasto mengatakan keputusan PDIP mencalonkan Jokowi karena saat itu bapak kandung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dianggap sebagai sosok dari kalangan masyarakat biasa.
"Ketika menjadi wali kota di tengah mulai muncul benih-benih oligarki dalam tradisi demokrasi kita, penilaian objektif kami melihat ada sosok dari kalangan rakyat biasa yang bisa dicalonkan," ucap Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini pun menyayangkan ketika mengusung Jokowi, PDIP tidak pernah menanyakan seberapa besar dana yang dimilikinya. Termasuk juga tidak dilakukannya psikotes.
"Sayangnya ketika kami calonkan sebagai wali kota, saat itu belum ada psikotes. Sehingga, kami tidak melihat psychological aspeknya," ujarnya.
