Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dipertanyakan. Hal ini setelah pemerintah dikabarkan menghentikan anggaran pembangunan IKN. Kabar itu disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis 6 Februari 2025.
"IKN belum ada (progres), anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," kayanya.
Dody pun menyebut anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk membeli makan siang. Namun Dody tidak menyatakan secara tegas apakah yang dimaksudnya adalah program makan bergizi gratis (MBG).
"Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody.
Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan tentang adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Akibatnya Kementerian PU tahun ini hanya memiliki anggaran Rp29,57 triliun.
Dody mengaku akan segera melaporkan kembali kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani soal anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai sejumlah program penting. Dia pun berharap Sri Mulyani mengakomodir kebutuhan pembiayaan infrastruktur.
"(Minta tambahan anggaran) kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa enggak gitu. Kalau bisa," lanjutnya.
Sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp14,87 triliun untuk melanjutkan proyek pembangunan IKN. Angka itu merupakan bagian dari total tambahan anggaran Rp60,6 triliun yang diajukan Kementerian PU untuk tahun 2025.
Pengajuan tersebut meliputi alokasi untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar untuk pembangunan jalan di KIPP, jalan tol, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II. Selain itu, alokasi untuk Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar untuk penyelesaian SPAM, sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan BIN.
Namun, harapan penambahan anggaran pupus setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Akibatnya, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun, menyisakan anggaran hanya Rp 29,57 triliun dari pagu awal Rp 110,95 triliun.
Seperti telah diberitakan, pemerintah saat ini tengah melakukan pemangkasan secara besar-besaran pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang merinci 16 pos belanja yang harus dihemat di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun. Penghematan terbesar adalah alat tulis kantor (ATK) yang mencapai 90 persen.
Saat berbicara dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat 24 Januari 2025, Sri Mulyani mengakui pemangkasan anggaran dilakukan demi mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto, Salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Presiden (Prabowo) menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis," kata Sri Mulyani.
