Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan rencana pembangunan Rempang Eco City harus dilaksanakan. Meski mendapat penolakan dari warga sekitar, Bahlil menyatakan proyek yang berlokasi di Pulau Rempang Kota Batam Provinsi Kepulaun Riau itu harus terus jalan. Pasalnya Rempang Eco City adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Ya, harus jalan dong (PSN). Nanti kita lihat lah. Nanti sosialisasi," ujar Bahlil.
Saat memberikan keterangan usai mengikuti rapat bersama Komisi VI DPR RI di Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu, 13 September 2023, Bahlil optimistis konflik yang terjadi di Pulau Rempang tidak memberikan citra buruk di mata investor.
"Nanti kita lihat. Itu biasa, dinamika," ujarnya.
Bahlil menuturkan konflik dan bentrokan yang terjadi saat ada investor yang ingin membangun pabrik, tidak hanya terjadi di Pulau Rempang. Kondisi tersebut juga terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Setiap ada investor yang ingin menanamkan modal, terutama proyek besar, selalu muncul konflik.
"Setiap kita mau bangun apa saja, ada aja (muncul masalah)," kata Bahlil.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini pun menduga ada pihak asing yang tidak suka jika investor menanamkan modal di Indonesia. Orang-orang asing itu, ujar Bahlil, tidak suka melihat Indonesia menjadi semakin maju.
"Ada juga kemarin viral bule-bule di TikTok yang ngomong soal itu, itu merisaukan. Ngapain bule ngurusin negara kita, ada apa di situ?" ucapnya.
Terkait kericuhan di Pulau Rempang, Bahlil menyebabkan hal itu lantaran kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Itulah sebabnya, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengaku telah ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat tentang rencana proyek Rempang Eco City.
"Dugaan saya, pertama sosialisasinya belum berjalan baik. Itu harus diakui dan Bapak Presiden (Joko Widodo) memerintahkan saya turun langsung," tutur Bahlil.
Sementara itu pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan konflik disertai bentrokan di Pulau Rempang menunjukkan pemerintah lebih berpihak kepada investor ketimbang rakyat.
Pria yang biasa disapa ANH ini menilai tindakan represif aparat terhadap warga Pulau Rempang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
"Saya menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung berpihak pada investor dan mengabaikan hak-hak masyarakat," kata AHN.
Saat memberikan keterangan tertulis, Rabu, 13 September 2023 dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini menuturkan bentrokan antara masyarakat dan aparat di Pulau Rempang semakin memperjelas sikap dan keberpihakan pemerintah.
Pada banyak kejadian serupa pun pemerintah lebih banyak berpihak kepada kepentingan bisnis dan politik. ANH menambahkan seringkali rakyat dikorbankan demi masuknya investor.
Alumni Universitas Harvard, Amerika Serikat ini mengungkapkan keberpihakan pemerintah kepada investor juga terlihat dari pemberian hak guna usaha (HGU) kepada pihak swasta tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lokal. ANH menegaskan tindak itu adalah bentuk ketidakadilan yang harus segera diatasi.
"Saya memahami pentingnya investasi dan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi tanpa memperhatikan hak-hak rakyat, pertumbuhan yang tercapai adalah pertumbuhan yang cacat," ujar ANH.
