Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membantah kabar yang menyebutkan dirinya mengusulkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Agung mengakui Dewan Pakar telah memberikan rekomendasi sebagai hasil dari Rapat Pleno VIII pada Minggu, 9 Juli 2023. Namun rekomendasi itu bukan untuk menyelenggarakan Munaslub apalagi mencopot Airlangga dari posisi Ketua Umum.
Agung menjelaskan, rekomendasi Dewan Pakar ditujukan untuk memperkuat soliditas kader partai beringin jelang Pemilihan Umum 2024. Selain itu rekomendasi untuk menguatkan pemenangan Airlangga sebagai Calon Presiden Capres yang diusung Partai Golkar.
“Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesa dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub," kata Agung.
Saat memberikan keterangan Kamis 13 Juli 2023, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini menegaskan menolak penyelenggaraan Munaslub.
"Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub,” tegasnya.
Agung menduga ada pihak-pihak yang sengaja menghembuskan isu Munaslub dengan tujuan memecah belah dan mengganggu soliditas partai. Mantan Ketua DPR RI ini bahkan menyebut pihak yang sengaja menyuarakan Munaslub adalah penumpang gelap di partai berlambang pohon beringin itu.
Agung pun meminta pembicaraan soal Munaslub untuk mencari Ketua Umum baru segera dihentikan.
“Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar. Padahal Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub,” katanya.
Ketimbang membicarakan tentang Munaslub, Agung menyarankan semua elemen Partai Golkar lebih mengintensifkan mesin partai agar segera bergerak menyapa rakyat. Kegiatan itu mesti dilakukan sambil menunggu Airlangga memilih Calon Wakil Presiden Cawapres yang akan mendampinginya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Lebih cepat lebih baik, kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ini.
Sebelumnya, dalam Rapat Pleno VIII pada Minggu 9 Juli 2023 lalu, Dewan Pakar Partai Golkar mengeluarkan 3 rekomendasi. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam menjelaskan, ketiga rekomendasi itu adalah, Pertama, Airlangga diminta segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden paling lambat akhir Agustus 2023.
Kedua, Partai Golkar diminta membentuk poros baru sebagai kendaraan politik Airlangga di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketiga, dibuat program ‘Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat’ sebagai sarana sosialisasi dan meningkatkan elektabilitas Airlangga.
Ridwan menegaskan jika rekomendasi pertama dan kedua tidak dilaksanakan, Munaslub untuk memilih Ketua Umum Partai Golkar yang baru perlu dilakukan. Ridwan menilai beberapa figur layak menjadi Ketua Umum menggantikan Airlangga Hartarto. Diantaranya adalah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain itu Ketua MPR RI Bambang Soesetya juga tepat jika dipilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Selain keduanya, muncul pula nama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
